‎Tokoh Pemuda Ingatkan Misbahudin dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi Segera Minta Maaf - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

‎Tokoh Pemuda Ingatkan Misbahudin dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi Segera Minta Maaf

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, yang diduga memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Gambar tangkapan layar website resmi DPRD Kota Bekasi.
Prakata.com — Tokoh Pemuda Bekasi Selatan, Ilham Faelani, angkat bicara menyoroti polemik dugaan perundungan (bullying) di Unity School yang menyeret nama Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Misbahudin. Ilham menegaskan bahwa seorang anggota dewan seharusnya menjadi wakil rakyat dan tidak menzolimi rakyat, bahkan melontarkan tuduhan yang berindikasi fitnah.
‎"Awas hati-hati... Jangan dikira aksi bungkam ini akan menyelesaikan masalah ya. Dewan itu wakil rakyat, jangan sampai rakyat marah sama wakil-wakilnya yang duduk di kursi anggota dewan," tegas Suwing, sapaannya, Kamis (17/9/2026).
‎Suwing menilai bahwa tuduhan perundungan yang dilontarkan ke publik telah menimbulkan dampak luas, termasuk keresahan di kalangan orang tua murid dan citra negatif terhadap institusi pendidikan. Ia menuntut Misbahudin dan Komisi IV DPRD Kota Bekasi untuk bertanggung jawab dan meminta maaf atas kelakuan mereka.
‎"Ini dari masalah kecil digede-gedein sampai di bawa ke audiensi DPRD. Sekarang giliran masalah sudah jadi gede jangan main kabur aja Misbahudin dan Komisi IV. Sekarang malah muncul info baru dugaan permintaan uang, harus dikonfirmasi ini apakah anggota dewan mau jadi pemeras atau sudah jadi orang miskin yang mau minta-minta?" kata Suwing.
‎Pernyataan ini muncul setelah kasus dugaan bullying yang dilaporkan melalui aduan istri Misbahudin berujung pada kesimpulan berbeda dari pihak sekolah. Berdasarkan investigasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Unity School Galaxy, Bekasi Selatan, insiden yang dilaporkan tidak memenuhi karakteristik perundungan.
‎Polemik ini sendiri telah memicu reaksi dari berbagai pihak. Sejumlah orang tua murid Unity School menyatakan keberatan terhadap isu perundungan yang mencuat dan menilai persoalan antar siswa seharusnya diselesaikan melalui mekanisme internal sekolah.
‎Sementara itu, desakan agar Misbahudin bertanggung jawab atas penggunaan wewenangnya juga menguat. Berbagai elemen masyarakat menilai kasus ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, untuk kepentingan pribadi.
‎Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Misbahudin maupun Komisi IV DPRD Kota Bekasi. Semua anggota dewan yang duduk di Komisi IV memilih bungkam, mengikuti gaya Misbahudin selaku 'pemantik api' isu bullying bersama sang istri. (gud)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel