 |
| Optimalisasi dana BOS untuk pendidikan tingkat SMA/sederajat di Jawa Barat. Gambar: Ilustrasi. |
Ahmad Faisyal Hermawan, legislator dari fraksi PDI Perjuangan, secara vokal menyatakan penolakannya terhadap wacana tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah telah menyediakan jaring pengaman finansial melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta subsidi operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dengan adanya dua sumber pendanaan tersebut, Faisyal berkeyakinan bahwa kebutuhan operasional sekolah negeri di wilayah Jawa Barat seharusnya sudah terpenuhi. Ia menekankan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kekurangan anggaran, melainkan pada aspek pengelolaan dan akuntabilitas.
"Anggaran yang tersedia sesungguhnya sudah mencukupi. Yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana memastikan dana tersebut dikelola secara efektif dan tepat sasaran," ujar Faisyal dalam pernyataannya, Rabu (22/7/2026).
Ia bahkan menyoroti adanya indikasi ketidakberesan dalam pemanfaatan dana BOS di beberapa lingkungan pendidikan. Oleh karenanya, Faisyal mendesak agar perbaikan sistem tata kelola keuangan sekolah menjadi prioritas utama, ketimbang membebani orang tua siswa dengan kewajiban biaya tambahan.
"Kami khawatir bila anggaran berlebih justru membuka peluang terjadinya penyelewengan. Lebih baik fokus pada transparansi dan efisiensi," tegas anggota Komisi III DPRD Jawa Barat tersebut.
Isu reaktivasi SPP ini mengemuka seiring dengan pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Pansus DPRD. Masyarakat kini menaruh harapan besar pada pemerintah daerah untuk mengambil sikap jelas, bahwa program wajib belajar 12 tahun yang gratis dan bermutu harus diwujudkan tanpa menyisakan beban biaya bagi rakyat. (gud)