 |
| Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara hybrid di Istana Merdeka, Senin (7/9/2026). |
Menkes Budi menegaskan bahwa ancaman utama dari abu letusan
adalah gangguan saluran napas. Kandungan silika dalam partikel abu dinilai
sangat berbahaya karena dapat mengiritasi dan merusak jaringan paru-paru. Ia
pun merekomendasikan agar masyarakat di zona terdampak menghindari kegiatan di
luar ruangan selama kurang lebih satu minggu ke depan.
"Yang paling kritis adalah sistem pernapasan, Pak
Presiden. Silika di dalam abu itu bisa menimbulkan kerusakan paru-paru. Karena
itu, kami dari sektor kesehatan sangat menyarankan agar warga tidak keluar
rumah dulu selama seminggu ini. Jika terpaksa, wajib menggunakan masker,"
ujar Budi di hadapan kepala negara.
Selain saluran pernapasan, Menteri Kesehatan juga menyoroti
risiko iritasi mata akibat paparan debu vulkanik. Menurutnya, partikel halus
dapat dengan mudah masuk ke organ penglihatan dan memicu iritasi serius. Oleh
sebab itu, bagi yang tetap beraktivitas di luar, ia mengimbau agar selalu
mengenakan pelindung mata.
"Masalah kedua adalah mata, Pak Presiden, karena abu
bisa masuk dan mengganggu penglihatan. Sebaiknya tetap di dalam rumah. Kalau
terpaksa keluar, gunakan kacamata pelindung," tambahnya.
Tak hanya itu, Budi juga mengingatkan bahwa kulit menjadi
salah satu organ yang rentan terhadap dampak abu vulkanik. Sifat partikel yang
kasar dan tajam dapat menimbulkan gesekan serta iritasi pada permukaan kulit.
Karena itu, masyarakat diimbau untuk menutup seluruh bagian tubuh dengan
pakaian panjang apabila harus berada di luar rumah.
"Ancaman ketiga adalah kulit. Debu vulkanik itu tajam
dan bisa menempel, menyebabkan iritasi. Kami anjurkan untuk tidak keluar rumah,
dan jika terpaksa, gunakan baju lengan panjang serta celana panjang,"
jelas Menkes.
Serangkaian imbauan ini menjadi bagian dari intervensi cepat
sektor kesehatan guna melindungi masyarakat dari dampak buruk erupsi yang masih
berlangsung. Pemerintah pusat terus mengoordinasikan upaya tanggap darurat
bersama pemerintah daerah setempat.
"Mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk intervensi
kesehatan bagi warga terdampak," pungkas Budi.