 |
| Wakil Ketua II DPRD Kota Bekasi, Faisal, saat berbicara dalam agenda audiensi dengan pengurus IPSM, di ruang rapat aspirasi, Senin (7/9/2026). |
Rombongan IPSM dipimpin langsung oleh Ketua Umum Mat Rais
Dhani didampingi Sekretaris Jenderal Ahmad Hidri. Dalam kesempatan itu, para
pengurus dan relawan menyampaikan berbagai masukan serta tantangan yang mereka
hadapi selama bertugas di garis depan penanganan masalah sosial kemasyarakatan.
Para pekerja sosial mengungkapkan bahwa selama ini mereka
bergerak dengan mengandalkan semangat sukarela dan kepedulian tinggi terhadap
warga. Salah satu poin utama yang mereka sampaikan adalah harapan agar proses
penyaluran bantuan sosial dari pemerintah dapat dipercepat, mengingat masih
banyak masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara cepat dan tepat
sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Faisal menyatakan kesiapannya untuk
menjadi jembatan antara para pekerja sosial dan eksekutif. Ia memberikan arahan
agar IPSM lebih dahulu menyempurnakan proposal yang diajukan dengan data-data
yang valid dan terstruktur. Faisal menekankan pentingnya kelengkapan
administrasi sebagai dasar pengajuan kebijakan.
“Yang paling pokok adalah proposalnya ditata lebih baik.
Data yang disajikan harus akurat, mulai dari jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa
(ODGJ), lansia, kebutuhan tenaga pendamping, hingga perhitungan anggaran yang
dibutuhkan. Jika semua sudah tersusun rapi, kita bisa sama-sama mendorong agar
penanganannya lebih cepat,” tegas Faisal di hadapan para peserta audiensi.
Beberapa isu strategis yang turut mengemuka dalam diskusi
tersebut antara lain perlunya penanganan lebih serius dan terpadu bagi ODGJ dan
lanjut usia (lansia), pendampingan bagi anak-anak putus sekolah agar bisa
mengakses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat, ,ebutuhan akan unit
ambulans untuk menunjang mobilitas operasional Pekerja Sosial Masyarakat (PSM),
dan optimalisasi pelayanan Puskesmas 24 jam agar akses kesehatan darurat bagi
warga semakin mudah dan cepat.
Lebih lanjut, Politisi Golkar ini mengingatkan bahwa seluruh usulan dan
kebutuhan para pekerja sosial harus disusun dengan indikator yang terukur
sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan konkret dalam proses perencanaan dan
penganggaran di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Ia juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara
legislatif, pemerintah daerah, dan elemen pekerja sosial seperti IPSM dapat
terus ditingkatkan. Menurutnya, sinergi yang kuat adalah kunci agar berbagai
persoalan sosial dapat direspons dengan solusi yang cepat, akurat, dan tepat
guna.