 |
| Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti. |
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menilai pembentukan Pansus penting agar perjanjian kerja sama tidak hanya mengakomodasi kepentingan pengelolaan sampah DKI Jakarta.
"Kerja sama itu juga harus menghadirkan manfaat yang lebih berimbang bagi Kota Bekasi dan masyarakat yang terdampak. Perlu pembahasan mencakup aspek sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan," ujarnya, Senin (14/9/2016).
Yenny mengatakan, pembentukan Pansus diharapkan memperkuat penyusunan usulan kerja sama yang lebih baik. Dengan begitu, kepentingan masyarakat dan Kota Bekasi dapat benar-benar menjadi prioritas.
Politisi PSI tersebut menegaskan, salah satu hal yang perlu diperkuat dalam kerja sama baru adalah kompensasi yang lebih adil bagi warga terdampak aktivitas TPST Bantargebang. Ia mendorong kompensasi tidak hanya berupa bantuan, tetapi diarahkan pada program yang memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat.
"Untuk aspek lingkungan harus benar-benar menjadi bagian utama dalam perjanjian itu nantinya," tegas dia.
Sejumlah program yang dinilai perlu diperkuat dalam kerja sama 2026–2031 meliputi jaminan kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan warga, serta perbaikan lingkungan di wilayah terdampak.
Selain kompensasi, Yenny menyoroti persoalan pemulihan lingkungan di kawasan TPST Bantargebang. Ia meminta aspek tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan perjanjian kerja sama yang baru. Salah satu yang disorot adalah pengendalian dan pengolahan air lindi.
"Pengelolaan air lindi harus dilakukan secara optimal untuk menekan risiko pencemaran lingkungan yang dapat berdampak terhadap masyarakat sekitar," jelasnya.
Ia menegaskan perlunya audit lingkungan dan rencana pemulihan yang jelas. Bukan hanya target, tetapi juga harus ada anggaran yang jelas, sehingga program pemulihan lingkungan dapat benar-benar dilaksanakan dan dievaluasi. (gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel