 |
| Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. |
Menanggapi spekulasi yang berkembang, Wakil Ketua Komisi I
DPR RI, Dave Laksono, mengemukakan bahwa kalangan sipil atau nonmiliter tetap
memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kursi Wamenhan. Menurutnya,
kehadiran sosok dari luar militer tidak lantas menimbulkan konflik dengan
institusi TNI, selama koordinasi dan pembagian peran dijalankan secara
transparan.
“Jika nantinya posisi itu diisi oleh tokoh dari unsur sipil,
saya kira hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan akan memicu ketegangan dengan
TNI. Yang penting adalah kejelasan tugas dan wewenang, serta komunikasi yang
intensif antarpihak,” ujar Dave dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu
(9/8/2026).
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, sinergi
yang profesional dapat tercipta apabila seluruh elemen bekerja dalam satu
koridor kebijakan pertahanan yang sama. Ia menekankan bahwa prioritas utama
haruslah menjaga keutuhan dan stabilitas pertahanan negara di atas kepentingan
sektoral.
“Soliditas tim dan komitmen terhadap kepentingan nasional
adalah kunci. Latar belakang profesi jangan dijadikan patokan tunggal dalam
menilai kelayakan seorang pemimpin di sektor ini,” tegas Dave.
Lebih lanjut, Dave menyoroti bahwa seorang Wamenhan idealnya
tidak hanya dinilai dari karier militernya, tetapi juga dari kapasitas
intelektual, pengalaman manajerial, pemahaman mendalam terhadap dinamika
strategis pertahanan, serta kemampuan menjalin kerja sama lintas sektor. Ia
menilai kombinasi kompetensi tersebut jauh lebih esensial ketimbang asal-usul
profesi semata.
“Menurut pandangan saya, baik dari kalangan militer ataupun
sipil, yang terpenting adalah sosok tersebut memiliki rekam jejak yang mumpuni,
visi kebangsaan yang jelas, dan kapabilitas untuk bersinergi dengan Menteri
Pertahanan. Dengan demikian, tugas-tugas kementerian dapat berjalan efektif dan
optimal,” tambah Dave.
Meski demikian, Dave mengingatkan bahwa keputusan final
mengenai siapa yang akan mengisi jabatan Wakil Menteri Pertahanan sepenuhnya
merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ia pun mengimbau seluruh
pihak untuk menahan diri dan tidak membuat spekulasi berlebihan sebelum
pengumuman resmi dari Istana Negara.
“Terkait dengan wacana pengisian posisi ini, saya tegaskan
bahwa itu adalah domain penuh Presiden dalam menyusun komposisi kabinet. Maka
dari itu, mari kita hormati proses yang sedang berjalan dan nantikan keputusan
resmi dari beliau,” ungkap Dave.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar tokoh yang
nantinya terpilih benar-benar memiliki kapasitas untuk menjawab tantangan
organisasi dan memperkuat implementasi kebijakan pertahanan nasional ke depan.