 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dan Manager PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin (kanan). |
Pembahasan mencakup penertiban penerangan jalan umum (PJU) ilegal, penyelarasan data penerima subsidi listrik, serta peluang peningkatan pendapatan asli daerah dari kendaraan bermotor listrik.
Dalam pertemuan itu, DPRD menyoroti besarnya kontribusi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik yang mencapai Rp19,5 miliar. Sardi menilai, dana sebesar itu semestinya dikembalikan kepada masyarakat, terutama warga tidak mampu yang belum menikmati sambungan listrik resmi.
"Angka fantastis, miliaran rupiah. Kami ingin pajak ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan, khususnya membantu warga yang belum punya akses listrik legal. Ke depan, akan kami programkan pemasangan listrik gratis bagi warga kurang mampu," tegas Sardi, Senin (20/4/2026).
Sementara itu, Manajer PLN UP3 Bekasi, Firman Sadikin, mengungkapkan bahwa pihaknya terus menggencarkan program Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).
Salah satu fokus utamanya adalah percepatan pemasangan meteran pada 260 titik PJU di Kota Bekasi. Hingga kini, masih tersisa sekitar 60 titik yang belum memiliki meteran.
Firman juga menyoroti maraknya PJU hasil swadaya masyarakat yang dipasang tanpa standar teknis. Menurutnya, kondisi ini sangat rawan kecelakaan listrik.
"PJU liar itu berbahaya. Kami dorong agar semua PJU didaftarkan resmi lewat Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selain lebih aman, juga bisa menghemat anggaran pemkot," jelas Firman.
Tak hanya itu, pertemuan juga menyepakati perlunya sinkronisasi data subsidi listrik berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). PLN mengakui masih menemui kendala di lapangan, di antaranya adanya warga penerima subsidi golongan 450 VA dan 900 VA yang enggan didata karena takut kehilangan bantuan.
DPRD pun menyatakan siap membantu sosialisasi agar pendataan berjalan efektif, seperti yang pernah berhasil dilakukan pada program kesehatan sebelumnya.
Di sisi lain, kedua belah pihak juga melihat peluang besar dari pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Seiring dengan lonjakan pengguna kendaraan listrik di Bekasi, sektor ini dinilai bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
"Kami dari DPRD mengapresiasi audiensi PLN UP3 Bekasi, baik terkait laporan pembayaran pajak PJU maupun berbagai program yang bisa kami sinergikan," ujar Sardi.
Menutup pertemuan, Firman menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Bekasi. "Terima kasih kepada Pak Dr. Sardi Efendi atas waktu dan dukungannya. Dukungan DPRD Kota Bekasi sangat berarti bagi kami di PLN UP3 Bekasi," pungkasnya. (Gud)