 |
| Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto. |
Menurutnya, pola tersebut berisiko menurunkan kualitas belanja dan efektivitas program pembangunan.
“Penyerapan yang menumpuk di akhir tahun berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan. Perencanaan harus lebih disiplin agar anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegas Bambang, Rabu (15/4/2026), saat dimintai keterangan terkait pembahasan LKPJ 2025.
Selain menyoroti serapan anggaran, Bambang juga mengingatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai 85 persen dari target menjadi catatan penting.
“Optimalisasi PAD harus menjadi prioritas. Kita tidak boleh terus bergantung pada dana transfer pusat,” ujar dia.
Ia juga menyinggung masih adanya piutang pajak daerah yang belum tertagih serta pentingnya percepatan digitalisasi sistem pendapatan guna mencegah potensi kebocoran.
Terkait BUMD, Bambang mengapresiasi tiga perusahaan daerah yang telah menyumbang dividen serta satu BUMD yang menunjukkan perbaikan kinerja.
Namun, BUMD yang masih dalam tahap konsolidasi diminta melakukan pembenahan secara profesional tanpa membebani APBD.
“Prinsipnya jelas, setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara amanah, transparan, dan memberi manfaat nyata,” pungkasnya. (Gud)