 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Bambang Purwanto. |
Menurut Bambang, kebijakan ini memicu banyak keluhan dan protes dari masyarakat.
“Kami menerima banyak aspirasi warga yang merasa kaget dan terbebani. Tidak pernah ada sosialisasi, tiba-tiba muncul tagihan lama disertai diskon besar besaran. Ini membingungkan dan membebani masyarakat,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Untuk itu, Fraksi PKS mendesak Walikota untuk melaksanakan sosialisasi yang masif, terbuka, dan menyeluruh kepada masyarakat.
Pemerintah tidak boleh hanya hadir saat menagih, tetapi juga wajib hadir memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada rakyat. (Gud)