 |
| Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti. |
Prakata.com – Peluncuran layanan Bus Trans Beken (Bekasi Keren) yang digadang-gadang sebagai solusi transportasi modern Kota Bekasi justru berbuntut panjang. Ratusan sopir angkutan kota (angkot) membanjiri Jalan Ahmad Yani, Kamis (12/02/2026), dalam aksi blokade yang memicu kemacetan hingga nyaris lumpuh.
Di tengah hiruk-pikuk protes, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, angkat bicara. Ia menilai gesekan antara kebijakan baru dan kepentingan pengusaha angkot merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dalam setiap proses perubahan. Namun ia menegaskan, program Bus Trans Beken bukan sekadar proyek seremonial, melainkan fondasi tata kelola transportasi masa depan.
“Kami paham keresahan teman-teman angkot. Tapi pemerintah punya tanggung jawab jangka panjang. Tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena ada penolakan,” kata Evi saat ditemui di sela kegiatan reses di kawasan Jaka Setia.
Ia menekankan bahwa modernisasi transportasi tidak harus mematikan yang lama. Justru, pemerintah kota diminta untuk menyusun skema integrasi yang jelas, termasuk penataan ulang zona operasional agar tidak terjadi perang tarif di lapangan.
“Existing angkutan umum bukan musuh, tapi mitra. Tinggal kita atur ulang peta rutenya. Jangan sampai ada dua moda yang rebutan penumpang di trayek yang sama,” imbuhnya.
Tak hanya soal zonasi, Evi juga menyoroti kondisi fisik angkot yang sebagian besar sudah berusia tua dan tak lagi ramah lingkungan. Ia mendorong agar program peremajaan kendaraan segera digulirkan sebagai paket kebijakan yang menyatu dengan kehadiran Trans Beken.
“Kalau mau naik kelas, angkot juga harus diremajakan. Jangan biarkan masyarakat memilih bus karena lebih nyaman, sementara angkot tetap jalan dengan kursi reyot dan asap pekat,” tegasnya.
Komisi II, lanjut Evi, berencana memanggil Dinas Perhubungan dalam waktu dekat untuk membahas peta jalan transformasi angkutan umum. Pemanggilan yang sempat tertunda akibat padatnya agenda musrenbang kini menjadi prioritas.
“Kami ingin konsepnya jelas. Kalau perlu adopsi model JakLingko, silakan. Tapi harus dipastikan semua pemangku kepentingan duduk setara. Sopir angkot jangan hanya jadi penonton di rumah sendiri,” ujarnya.
Ia berharap polemik ini tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan momentum untuk merumuskan ulang wajah transportasi Bekasi yang lebih adil, terintegrasi, dan berkelanjutan. (Gud)