 |
| Heru Budi Wasesa, SE., M.Si. Han |
Oleh: Heru Budi Wasesa, SE., M.Si. Han
(*) Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Patria Artha, Inisiator Garuda 8 Nuswantara, Ketua Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) RI ke-3
KITA tahu program Makan Bergizi Gratis (MBG) punya tujuan yang baik, bukan hanya untuk gizi tetapi juga untuk ekonomi yang bergerak di lapisan bawah. Sehingga pertumbuhan 8 persen bisa dinikmati oleh 80 persen kaum ekonomi bawah.
Setelah sekian lama berjalan, banyak sekali yang ingin menjadi mitra MBG, baik yang sudah punya yayasan maupun yang nebeng yayasan. Hingga ada saat di mana portal sempat ditutup karena perlu seleksi lebih ketat.
Seperti kita tahu, program ini juga pernah ada masalah, di antaranya yang paling sering adalah keracunan. Namun saat ini, animo peminta dapur MBG semakin bertambah. Kita tahu sudah ratusan triliun APBD digunakan untuk mendukung program ini.
Namun akhir-akhir ini terdengar bisik-bisik, tercium info dugaan adanya pungutan untuk mendapatkan nomor induk dapur MBG yang berkisar antara 100 juta hingga 300 juta rupiah.
Tidak tahu siapa yang memulai, juga siapa yang memungut, yang pasti tidak resmi karena setahu kami tidak ada aturan soal itu. Apalagi calon penyedia dapur MBG sudah berinvestasi untuk dapur yang sesuai standar, dan lain-lain, yang rata-rata berkisar hingga Rp 1 miliar.
Coba kita tarik ke belakang, awal dibentuknya MBG. Saat itu program ini harus berjalan dan perlu partisipasi dari para pemilik dapur MBG. Setiap departemen dan instansi harus ikut berperan.
Dengar-dengar, bisik-bisik tetangga, yang paling mudah adalah meminta tekanan di setiap instansi untuk turut serta dalam program dapur MBG. Karena mungkin dianggap mereka sudah pernah menerima manfaat dan perlu berjuang berpartisipasi dalam program ini.
Sistem berubah di perjalanan, dimudahkan dan beberapa dievaluasi. Berlanjut dengan animo yang akhirnya begitu besar dengan kalkulasi maksimal satu tahun balik modal, dan tahun kedua banyak yang memetik manfaat.
Maka diduga peluang inilah yang menjadi daya tarik. Sehingga mungkin muncul dugaan isu kompensasi untuk mendapatkan nomor induk itu terjadi.
Apakah mereka mampu? Ya, sebagian mampu karena memang mereka pengusaha atau mungkin petinggi, alias orang mapan.
Tetapi masalahnya, inilah yang membuat pemerataan ekonomi tidak terjadi di tingkat pelaku usaha. Dan partisipasi tidak luas karena hanya terbatas pada pemilik kapital awal.
Terlepas benar atau tidak, dan karena memang tidak ada aturan mengenai itu, maka tidak ada salahnya pemerintah melakukan investigasi. Atau karena ini uang rakyat, maka sekiranya bisa dibentuk lembaga independen pemantau program MBG.
Tujuan akhirnya adalah tepat guna, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi segala lapisan. Semoga program MBG tetap berjalan dengan baik. (*)