.jpeg) |
| Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi (dua dari kiri) menyaksikan langsung proses mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bekais, Jumat (6/2/2026). |
Meski mendukung prinsip mutasi yang dilakukan, Ketua DPRD
Sardi Efendi mengkritisi belum dilantiknya para calon kepala sekolah yang
posisinya banyak lowong. Padahal, menurutnya, proses seperti diklat telah
diikuti oleh para calon.
"Wali kota dalam membuat kebijakan mutasi saat ini
sudah berdasarkan talenta dan prestasi, saya lihat muka-mukanya orang yang
bekerja, dan mayoritas tenaga
medis yang ada di Puskesmas, ada juga Kapus. Tentunya ini menguatkan pelayanan kesehatan termasuk juga RSUD
adanya perbaikan-perbaikan
sisi keuangannya. Kita
berharap dapat memenuhi harapan,"
kata Sardi, kepada Prakata.com, Sabtu
(7/2/2026).
Namun, ia melanjutkan, bahwa masih banyak kepala sekolah yang belum diangkat, padahal sudah lulus diklat. Maka pengangkatan kepala sekolah dinilainya sangat penting dilakukan untuk
menjaga mutu pendidikan di sekolah.
"Justru untuk calon kepsek (kepala sekolah) yang belum diangkat sudah ikut diklat, kita meminta wali kota segera mengangkat sebelum pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) tahun ini dimulai, karena banyak yang kosong, sekolah diisi oleh Plt. kepsek yang membuat tidak kondusif," ungkapnya.
Kritik Sardi menyoroti dampak praktis dari kekosongan jabatan kepala sekolah yang hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt.). Kondisi ini dinilai dapat menciptakan ketidakkondusifan di lingkungan sekolah, terutama menyambut periode penerimaan murid baru.
Seperti diketahui, pelantikan massal untuk pejabat eselon III, IV, dan Kepala Puskesmas tersebut digelar pada Jumat (6/2/2026). Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyatakan langkah ini sebagai bagian dari strategi mengisi kekosongan jabatan, menyegarkan organisasi, dan meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. (Gud)