 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar, Sarwin Edi Saputra saat menjaring aspirasi dari warga RW 004, Kelurahan Bojong Menteng, Jumat (13/2/2026). |
Prakata.com – Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai hampir Rp 7 triliun, Kota Bekasi dinilai belum pantas menyandang status kota metropolitan selama masih nihil perguruan tinggi negeri. Kondisi ini dinilai ironis karena memaksa para lulusan SMA untuk menempuh pendidikan ke luar wilayah, mulai dari Jakarta, Depok, Bogor, hingga Malang dan Surabaya.
Anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golongan Karya (Golkar), Sarwin Edi Saputra, menyayangkan
fakta tersebut. Menurutnya, daerah dengan kapasitas fiskal sebesar itu
semestinya sudah lama memiliki kampus negeri sendiri.
“Masa Kota Bekasi yang APBD-nya nyaris Rp 7 triliun tidak
punya universitas negeri? Ini memalukan. Banyak kota kecil di luar sana yang
lebih dulu memilikinya,” ujarnya saat ditemui usai reses di RW 004, Bojong
Menteng, Jumat (13/2/2026).
Sarwin menekankan bahwa kehadiran universitas negeri di
Bekasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak. Ia menyebut banyak
pelajar setempat yang harus merantau demi mengenyam pendidikan di kampus negeri
karena tidak tersedia di kota sendiri.
“Anak-anak kita yang baru lulus SMA terpaksa kuliah di luar
kota. Ada yang sampai ke Malang, Surabaya, Depok, Jakarta, dan Bogor. Ini
sungguh tidak pantas untuk kota sebesar Bekasi,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar Solidaritas DPRD Kota Bekasi itu juga menyebut sejumlah titik
strategis yang dinilai cocok untuk pembangunan kampus negeri, antara lain
kawasan sekitar DPRD Kota Bekasi dan lahan fasos-fasum di Summarecon.
Menurutnya, lahan tersebut bisa difungsikan untuk kepentingan publik, khususnya
pendidikan tinggi.
“Dulu sempat ada wacana menjadikan kampus swasta menjadi
negeri. Itu langkah strategis. Lahan fasos-fasum di Summarecon juga bisa
diprioritaskan untuk universitas negeri,” paparnya.
Ia menambahkan, DPRD Kota Bekasi sudah berulang kali
menyampaikan urgensi ini, baik dalam rapat paripurna maupun diskusi lintas
komisi dan OPD. Namun hingga kini, realisasinya belum juga tampak.
“Ini sudah bergulir sejak beberapa periode kepemimpinan
lalu. Paling tidak di periode 2024–2029 ini harus ada progres. Kalau belum
sempat bangun gedung, bebaskan lahan dulu,” kata Sarwin.
Menurutnya, dengan APBD yang tergolong besar, Kota Bekasi
tak punya alasan untuk terus menunda kehadiran universitas negeri.
“Bukan masalah luas lahan. Gedung bisa dibangun vertikal, bertingkat. Yang penting ada dulu wujudnya. Kota Bekasi harus punya universitas negeri,” tandasnya. (Gud)