 |
| Kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ke Pendopo Kota Bandung, Jumat (16/5/2025). |
Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, menyatakan
bahwa Bandung memiliki banyak praktik baik yang layak ditiru daerah lain.
"Kerja sama ini penting agar perlindungan HAM bisa ditingkatkan dengan
indikator terukur," ujarnya.
Penilaian HAM yang digagas Komnas HAM akan berfokus pada
empat hak dasar: pendidikan, kesehatan, pangan, dan pekerjaan. Meski bersifat
sukarela, program ini masuk dalam prioritas nasional dan telah didukung
Kementerian Dalam Negeri melalui nota kesepahaman.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambut positif ajakan
tersebut. Ia siap menjadikan Bandung sebagai bagian dari penilaian sekaligus
memperkuat komitmen HAM. "Kami terbuka untuk masukan, karena pemenuhan HAM
bukan hanya soal regulasi, tapi juga aksi nyata bagi warga rentan," tegas
Farhan.
Farhan menyoroti isu-isu kritis di Bandung seperti kekerasan
seksual pada anak, lansia terlantar, dan keterbatasan layanan disabilitas.
Sejak 2016, Bandung konsisten meraih predikat "Kota Peduli HAM" dari
Kemenkumham. Bahkan, pada 2024, kota ini mengajukan lima inovasi HAM untuk
dinilai.
Kepala Bagian Hukum Setda Bandung, Santosa, menegaskan bahwa
Bandung siap berkembang menjadi kota yang tidak hanya peduli, tetapi juga
inklusif terhadap HAM. Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar,
Hasbullah, mengapresiasi Bandung sebagai satu-satunya kota di Jabar yang
menerapkan pendekatan HAM secara holistik.
"Bandung sudah menjadi barometer. Kami yakin kota ini
bisa jadi pusat pembelajaran HAM nasional," ujar Hasbullah.