 |
| Ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muchtar. |
Prakata.com - Mutasi dan Rotasi di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang wajar dan itu keharusan yang perlu dilakukan demi menjaga stabilitas pelayanan kepada masyarakat.
"Seperti yang terjadi di lingkungan Pemkot Bekasi yang melakukan mutasi dan rotasi beberapa bulan yang lalu pada saat kepemimpinan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hal demikian sebagai upaya membenahi birokrasi Kota Bekasi," kata ketua GP Ansor Kota Bekasi, Hasan Muchtar, Rabu (23/5/2024).
Menurutnya, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari evaluasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Maka ketika pimpinan melihat dan menilai ada stabilitas pelayanan yang kurang baik, maka mutasi dan rotasi merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Apalagi jika sudah mendapatkan izin dari Kemendagri.
"Sebagai mana surat edaran (SE) Menteri PANRB No. 19/2023 yang mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat melakukan mutasi/rotasi pejabat pimpinan tinggi yang menduduki jabatan belum mencapai dua tahun berdasarkan sejumlah pertimbangan," ujar Mumu, sapaanya.
"Kami sangat mendukung langkah yang diambil Pj Wali Kota Bekasi, jangan sampai ada kekosongan jabatan sehingga berdampak pada pelayanan terhadap Masyarakat Kota Bekasi," kata dia lagi. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di Google News & WA Channel