PRAKATA.COM - Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Ibu kota Nusantara (IKN) telah menjadi perbincangan hangat dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu lembaga negara yang ikut berpindah sebagai dampak pemindahan ibu kota negara itu adalah DPR RI. Untuk itu, jajaran Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang dipimpin oleh Indra Iskandar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Otorita IKN untuk memastikan segala persiapan perpindahan ke IKN.
"Kami ingin mengetahui seberapa siap hal-hal yang berkaitan dengan IKN, karena Parlemen Indonesia/DPR harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario kemungkinan," kata Indra setelah memimpin Rapat Koordinasi Setjen DPR RI dengan Otorita IKN di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jum'at (15/9/2023).
Sekretaris Jenderal bersama jajaran Deputi dan Kepala Biro di Setjen DPR RI yang hadir memberikan beberapa masukan kepada perwakilan Otorita IKN. Hal itu agar dalam proses pembangunannya, komplek gedung parlemen yang baru dapat dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan visi Setjen DPR RI yaitu mewujudkan Parlemen Modern.
Beberapa masukan yang disampaikan dalam rapat kordinasi itu antara lain, mengenai fasilitas dan keamanan anggota DPR RI, staf, dan pengunjung di Ibu Kota Nusantara yang harus menjadi prioritas utama. Selain itu, fasilitas seperti gedung paripurna, ruang sidang, transportasi umum, internet, dan hal-hal pokok lainnya juga menjadi masukan penting untuk segera dituntaskan apabila pada tahun 2024 nanti sidang bersama DPR dan DPD RI akan digelar di IKN. Mengingat banyak sekali anggota dewan yang akan ke IKN apabila hal tersebut akan direalisasikan.
"Harapan kami tentu saja, kawasan parlemen akan mendukung produktivitas dewan kedepannya. Sehingga lebih kondusif untuk menghasilkan produk-produk politik,” ucap Indra.
Selain itu, Indra juga menegaskan bahwa rapat kordinasi ini bukan pertemuan terakhir melainkan menjadi pertemuan yang pertama kali. Ia memastikan kedepannya berkaitan dengan detail dan bentuk model kawasan parlemen akan terus berdiskusikan dengan Badan Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Hal tersebut karena DPR RI merupakan lembaga dengan dinamika yang tinggi.
“Tentang fraksi-fraksi yang ada di DPR tentu itu tergantung pada keputusan politik masyarakat Indonesia. Kalau sekarang ada sembilan fraksi bisa jadi fraksi itu bertambah atau berkurang. Kita tidak tahu. Oleh karena itu, tata ruang tersebut harus menganut konsep modular sistem yang bisa di-adjust apabila ada penambahan atau pengurangan fraksi", tutup Indra.
Turut hadir dalam Rakor ini perwakilan dari pihak Setjen DPR RI, di antaranya, yaitu Suprihartini (Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI), Sumariyandono (Deputi Bidang Administrasi), dan Indra Pahlevi (Kepala Biro Pemberitaan Parlemen (uf/rdn).