Peninjauan berlangsung di dua titik strategis, yaitu
Jembatan Kemang Pratama, Bekasi Selatan, dan kawasan rencana pembangunan
Flyover Bulakkapal, Bekasi Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari
pengendalian pelaksanaan pekerjaan fisik sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur
selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Jembatan Kemang
Pratama. Sebelumnya, jembatan tersebut rusak hingga ambles dan terputus akibat
banjir pada 6 Maret 2025. Setelah melalui proses penanganan dan pembangunan
kembali, jembatan itu telah resmi dibuka dan dapat dilintasi kendaraan sejak 19
Agustus 2026.
Rombongan kemudian meninjau kawasan Bulakkapal yang
direncanakan menjadi lokasi pembangunan flyover. Infrastruktur ini dinilai
penting untuk mengatasi kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan
keselamatan masyarakat, khususnya pada perlintasan sebidang antara kendaraan
dan jalur kereta api.
Menko AHY menjelaskan bahwa pembangunan Flyover Bulakkapal
merupakan kebutuhan mendesak mengingat tingginya intensitas mobilitas kendaraan
dan perjalanan kereta api di kawasan tersebut.
"Setiap lima menit KRL lewat. Jadi, ini isu yang sudah
lama, ketika traffic akan sangat terdampak oleh mobilitas kereta, yang itu juga
digunakan secara masif oleh masyarakat kita untuk melakukan perjalanan setiap
hari. Oleh karena itu, solusi untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa
sekaligus mengurai bottleneck atau kemacetan yang ada di Bulakkapal ini perlu
dibangun flyover," ungkap AHY.
Ia menambahkan, pembangunan flyover diharapkan mampu
mempersingkat waktu perjalanan masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua,
roda empat, maupun kendaraan angkutan barang.
Berdasarkan perencanaan, kebutuhan anggaran pembebasan lahan
diperkirakan mencapai Rp126 miliar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota
Bekasi. Sementara itu, pembangunan fisik flyover diperkirakan membutuhkan
anggaran sekitar Rp186 miliar.
Flyover tersebut direncanakan memiliki panjang kurang lebih
500 meter dengan desain yang memperhatikan standar keselamatan dan ketentuan
teknis dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), termasuk ketinggian ruang bebas atau
clearance sekitar 7,5 meter untuk menjamin keamanan operasional perkeretaapian.
AHY menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mengawal
proses pembangunan tersebut bersama pemerintah daerah.
"Pendek kata, kesimpulannya adalah ini harus segera
kita bangun karena memang sangat dibutuhkan oleh warga untuk keselamatan, untuk
produktivitas ekonomi, dan untuk kenyamanan kita semuanya. Mohon doanya
mudah-mudahan bisa segera kita hadirkan untuk masyarakat Bekasi," tegas
AHY.
Terkait pembebasan lahan, dari total 76 bidang tanah yang
dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah dinyatakan selesai, sedangkan 36 bidang
lainnya masih dalam proses penyelesaian pembayaran. Pemerintah Kota Bekasi
menargetkan proses tersebut dapat dituntaskan pada November 2026.
"Untuk pembebasan lahan, kami terus melakukan koordinasi dan percepatan bersama seluruh pihak terkait. Kami berharap seluruh proses dapat segera diselesaikan sehingga pembangunan fisik Flyover Bulakkapal dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan," kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.
Pembangunan flyover direncanakan mulai memasuki tahap
pelaksanaan pada awal November 2026 melalui penerbitan Surat Perintah Kerja
(SPK). Waktu pelaksanaan diperkirakan selama 16 bulan dengan target
penyelesaian pada triwulan pertama tahun 2028.
Tri Adhianto menyampaikan
apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan
infrastruktur di Kota Bekasi.
"Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus
bersinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur
yang dibutuhkan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap pembangunan memberikan
manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan
kelancaran mobilitas warga," ujar Tri.
Tri Adhianto berharap pembangunan Flyover Bulakkapal
menjadi salah satu langkah strategis dalam mengatasi persoalan kemacetan dan
meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bekasi.


