 |
| Presiden Prabowo Subianto saat melakukan pertemuan dengan para akademisi di Istana Merdeka Jakarta. |
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, dalam
sambutannya, mengungkapkan bahwa para akademisi diundang langsung oleh Presiden
Prabowo untuk berdiskusi mengenai persoalan lahan gambut sesuai dengan keahlian
masing-masing.
“Bapak Presiden, pada Kamis siang ini, 24 September 2026,
atas undangan Bapak Presiden, telah hadir di Istana Merdeka 22 akademisi dari berbagai
universitas di dalam dan luar negeri untuk berdiskusi langsung dengan Bapak
Presiden terkait penanganan lahan gambut yang berpotensi terbakar dari tahun ke
tahun,” ujar Seskab Teddy dalam pengantarnya pada video yang diunggah akun
YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (25/9/2026).
Dalam kesempatan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan
Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan bahwa para akademisi,
profesor, dan peneliti yang hadir sebelumnya telah mengikuti diskusi panel ahli.
Diskusi tersebut juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Setelah minggu lalu kami mendapatkan arahan Bapak Presiden,
kami mendata para akademisi, para profesor, para peneliti yang memang
menggeluti gambut. Kami kemudian juga diskusi dengan Pak Mensesneg, Pak
Seskab,” kata Brian.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa
kebakaran hutan, terutama yang terjadi di atas lahan gambut, merupakan salah
satu persoalan yang perlu ditangani secara serius.
“Saudara-saudara sekalian, para profesor, jadi masalah yang
kita hadapi sebagai bangsa dan negara adalah antara lain kebakaran hutan dan
khususnya kebakaran hutan yang di atas lahan gambut. Masalahnya masalah
kebakaran hutan, tiap tahun kita mengalami kebakaran hutan,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo menekankan bahwa karakteristik lahan gambut
perlu dipahami secara lebih mendalam dalam upaya pencegahan kebakaran.
Menurutnya, Indonesia memiliki kawasan gambut yang luas sehingga memerlukan
penanganan yang sesuai dengan kondisi tersebut.
“Ada satu fenomena bahwa tetangga-tetangga kita juga punya
hutan tapi mungkin mereka tidak punya gambut sebesar kita, mungkin ya kalian
yang lebih tahu lah, kalian yang mengerti makanya saya mengundang
saudara-saudara,” kata Presiden.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan
pentingnya penguatan kelembagaan dalam pengelolaan gambut dan mangrove. Ia
menilai kedua ekosistem itu memerlukan badan khusus yang bekerja langsung di
bawah Presiden.
“Kita sepakat dulu kita butuh badan ini, harus ada ya, Badan
Pengelolaan Gambut dan Mangrove (Nasional), BPGMN. Dia tidak di bawah
kementerian, dia langsung di bawah Presiden. Saya setuju,” tandas Presiden.