‎Nova Paloh Minta Program APBD-P 2026 DKI Berjalan Maksimal, Soroti Subsidi Pangan hingga Reses - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

‎Nova Paloh Minta Program APBD-P 2026 DKI Berjalan Maksimal, Soroti Subsidi Pangan hingga Reses

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Prakata.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Komisi B, Nova Harivan Paloh, menegaskan bahwa berbagai program dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2026 harus terlaksana dengan baik. Program-program tersebut meliputi bantuan pangan bersubsidi, kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) di sektor transportasi, serta realisasi dari hasil reses anggota dewan.
‎"Hal-hal detail juga perlu diperhatikan," ujar Nova.
‎Menurut Nova, penambahan dana untuk subsidi pangan yang sebelumnya sekitar Rp370 miliar harus dipastikan mencukupi kebutuhan sampai akhir tahun. Ia menyebut bahwa pembiayaan tersebut telah dikoordinasikan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pangan.
‎"Artinya untuk September, Oktober, November, Desember, empat bulan itu. Tadi saya juga tanyakan soal pembiayaannya. Ternyata sudah ada koordinasi dengan BUMD setempat untuk menalangi terlebih dahulu," kata Nova dalam rapat kerja pembahasan APBD-P 2026, Rabu (9/9/2026).
‎Selain subsidi pangan, Nova juga meminta agar pengelolaan anggaran PSO transportasi menjadi perhatian serius. Sebab, PSO merupakan pilar utama untuk menjaga kelangsungan layanan transportasi publik di Jakarta.
‎Meski demikian, realisasi anggaran PSO perlu diawasi secara rinci agar pemanfaatannya efektif dan tidak menyisakan anggaran yang tidak terserap.
‎"PSO ini menjadi tulang punggung transportasi. Tapi jangan sampai kita hanya melihat secara umum, detailnya juga harus diperhatikan," tuturnya.
‎Di sisi lain, Nova menyoroti masih adanya hasil reses anggota DPRD yang belum terwujud. Ia meminta setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses dicatat dan didampingi, termasuk target waktu penyelesaiannya.
‎Menurut Nova, hasil reses tidak boleh hanya menjadi catatan tanpa kejelasan tindak lanjut. Ia bahkan menemukan masih ada usulan dari periode atau tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
‎"Jangan sampai hasil reses beberapa bulan lalu, bahkan dari periode atau tahun sebelumnya, sampai sekarang belum terealisasi," tegasnya.
‎Lebih lanjut, Nova mendorong adanya sistem pencatatan dan pendampingan yang lebih terukur terhadap setiap usulan hasil reses. Dengan begitu, DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI dapat memantau usulan yang sudah terealisasi, masih dalam proses, maupun yang belum ditindaklanjuti.
‎"Harus jelas mana yang merupakan hasil reses kita, kapan harus terealisasi. Jadi ada pendampingannya," pungkas Nova. (rtm)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel