 |
| Seorang pedagang pasar dengan ketersediaan stok cabai dan bumbu dapurnya. |
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bandung pun
bergerak aktif untuk menjaga keseimbangan harga serta memastikan daya beli masyarakat
tetap stabil di tengah fluktuasi pasokan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa
bawang merah masuk dalam daftar komoditas prioritas yang memerlukan perhatian
serius. Hal ini tidak lepas dari tingginya tingkat konsumsi di Kota Bandung,
terutama untuk menunjang sektor kuliner dan pariwisata yang tengah bergairah.
"Harga yang paling fluktuatif biasanya datang dari
barang-barang yang sensitif terhadap perubahan pasar, dan itu adalah komoditas
pangan pokok seperti bawang," ungkap Farhan di hadapan awak media, Senin
(10/8/2026).
Ia menambahkan, besarnya permintaan dari warga Bandung
terhadap bawang asal Brebes tidak selalu sejalan dengan kapasitas produksi di
daerah sentra. Pasalnya, hasil panen dari wilayah tersebut kerap mengalami pasang
surut yang berdampak langsung pada ketersediaan stok di tingkat pedagang.
"Warga Bandung punya preferensi rasa yang khas,
sehingga ketergantungan pada bawang Brebes sangat tinggi. Ini karena kebutuhan
untuk industri wisata dan kuliner. Sayangnya, produktivitas di Brebes sendiri
tidak selalu stabil," paparnya.
Tak hanya bawang merah, jajaran pemkot juga menyoroti
komoditas lain yang bergantung pada pasokan luar daerah maupun impor, seperti
bawang putih dan bawang bombai. Ancaman kekeringan di beberapa lumbung pangan
nasional turut memperkuat urgensi pemantauan ini.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat,
potensi musim kering diprediksi masih akan berlangsung hingga Oktober 2026.
Farhan menjelaskan bahwa siklus tanam baru diperkirakan mulai bergulir pada
September, sehingga diharapkan masa transisi ini tidak mengganggu ketersediaan
pangan.
"Agustus hingga Oktober adalah masa jeda tanam. Namun
mulai September, lahan pertanian akan kembali digarap. Kami berharap proses ini
berjalan lancar tanpa kendala cuaca yang berarti," tuturnya.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Pemkot Bandung meningkatkan
intensitas komunikasi dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian, serta
Dinas Ketahanan Pangan. Upaya kolaboratif ini bertujuan memastikan aliran bahan
pangan segar dari berbagai daerah tetap lancar masuk ke Kota Bandung.
Farhan memastikan bahwa rantai pasok saat ini bersumber dari
sekitar 16 provinsi dan didukung oleh sejumlah komoditas impor yang masuk
melalui beberapa pasar induk utama. Jaringan distribusi ini menjadi tulang
punggung logistik pangan bagi ibu kota Provinsi Jawa Barat tersebut.
"Kami tengah memastikan tidak ada hambatan bagi
kelancaran distribusi bahan makanan segar yang datang dari 16 provinsi dan
impor. Semuanya diarahkan masuk ke Kota Bandung melalui dua hingga tiga pasar
induk utama yang menjadi simpul rantai pasok," jelasnya.
Di sisi lain, intervensi pasar melalui operasi pasar murah
masih menjadi andalan Pemkot Bandung untuk melindungi kelompok masyarakat
berpenghasilan rendah. Sasaran program ini ditentukan berdasarkan data pemetaan
sosial ekonomi hingga tingkat kelurahan, agar bantuan tepat mengenai sasaran.
"Operasi pasar akan kami lanjutkan, terutama bagi
mereka yang masuk dalam kategori rentan daya beli hasil usulan dari kelurahan.
Kelompok ini akan mendapat akses membeli bahan pokok dengan harga
terjangkau," ujar Farhan.
Meski demikian, ia mengingatkan agar publik memahami bahwa
komoditas yang disediakan dalam operasi pasar memiliki kelas kualitas yang
berbeda dengan produk premium di ritel modern. Menurutnya, perbedaan ini wajar
mengingat kebijakan harga murah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan
barang mewah.