 |
| Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam kampanye anti korupsi di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, pada Minggu (16/8/2026). |
Acara yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ini bertujuan mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Kampanye ini juga menjadi sarana sosialisasi mengenai kanal pengaduan resmi, yakni SIPADU untuk pelaporan dugaan kecurangan dan JAKI untuk menyampaikan pengaduan masyarakat.
Sebanyak 10.530 peserta memeriahkan kegiatan tersebut, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov DKI Jakarta, serta perwakilan berbagai elemen masyarakat seperti Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), PKK, Karang Taruna, Dasawisma, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pramono, menegaskan pentingnya koordinasi yang erat antara Pemprov DKI dengan KPK dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Menurutnya, sinergi ini menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai aturan.
"Saya selalu menginstruksikan kepada seluruh jajaran di Balai Kota untuk senantiasa melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK pada setiap kegiatan yang memiliki risiko dan nilai strategis," ungkap Pramono.
Pada kesempatan yang sama, Pemprov DKI juga menyediakan berbagai layanan publik gratis bagi masyarakat, meliputi administrasi kependudukan (Dukcapil), kesehatan, serta pelayanan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menyampaikan apresiasi dan komitmen lembaganya untuk mendampingi Pemprov DKI dalam menjalankan berbagai program pembangunan. KPK berjanji memastikan setiap proyek berjalan dengan baik, benar, dan penuh tanggung jawab.
"Kami hadir untuk mendukung program-program kerja Pemerintah Provinsi DKI agar seluruh proyek pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dan akuntabel," ujar Johanis.
Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pembangunan. Peran serta publik dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.
"Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada kami atau Pak Gubernur jika menemukan indikasi penyelewengan. Kami akan berkoordinasi dan mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku yang menyalahgunakan kewenangan," tegasnya.
Kampanye anti korupsi ini menjadi wujud komitmen bersama antara Pemprov DKI dan KPK dalam membangun Jakarta yang bersih, transparan, dan berintegritas menuju kota global. (rtm)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel