 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, memberikan sambutan dalam acara reses kedua tahun 2026. |
Bagi Kamil, terjaminnya rasa aman bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara sistematis. Ia menilai bahwa pemenuhan hak warga atas ketentraman membutuhkan terobosan kebijakan yang konkret, termasuk di dalamnya penyiapan alokasi dana yang memadai dalam APBD.
Pernyataan itu ia sampaikan langsung saat menyerap aspirasi warga dalam rangkaian Masa Reses II DPRD Kota Bekasi. Dalam pertemuan tersebut, warga menyuarakan kegelisahan mereka terkait potensi gangguan ketertiban serta kerawanan yang masih kerap muncul di pemukiman padat penduduk.
Menanggapi hal itu, Kamil menyoroti tiga usulan strategis yang dinilai sangat mendesak untuk segera dieksekusi oleh eksekutif. Ketiga program tersebut adalah penguatan sistem keamanan lingkungan (siskamling), distribusi handy talky (HT) bagi petugas ronda malam, serta pemasangan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan di setiap kelurahan.
"Rasa aman tidak bisa hanya dibebankan kepada polisi atau aparat semata. Pemerintah daerah wajib turun tangan dengan menyediakan infrastruktur pendukung. Dengan peralatan komunikasi yang mumpuni dan pemantauan visual yang terintegrasi, kita bisa membangun sistem deteksi dini yang lebih tanggap terhadap potensi ancaman," ungkap Kamil di hadapan konstituennya, Kamis (9/7/2026).
Legislator tersebut juga menyoroti dinamika kehidupan perkotaan yang terus bergerak cepat. Ia menilai, semakin padatnya aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah Bekasi berbanding lurus dengan peningkatan risiko tindak kriminalitas. Karena itu, ia mendesak agar kebijakan pengamanan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan antisipatif melalui penganggaran yang terencana.
"Saya meminta jajaran pemkot untuk tidak menjadikan aspirasi ini sebagai catatan akhir belaka. Harus ada alokasi khusus yang jelas. Keamanan warga adalah investasi jangka panjang, bukan biaya tambahan. Ini demi menciptakan kota yang nyaman dan kondusif," tegasnya dengan nada optimistis.
Lebih lanjut, Kamil berharap ada sinergi erat antara unsur pemerintah, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Ia meyakini, kombinasi antara fasilitas modern seperti CCTV serta perangkat komunikasi bagi petugas ronda mampu mengubah pola pengamanan tradisional menjadi sistem yang lebih profesional, responsif, dan berkelanjutan.
Melalui serapan aspirasi di masa reses kali ini, Muhammad Kamil berkomitmen untuk terus mengawal setiap usulan warga Bekasi hingga benar-benar terwujud dalam program prioritas. Ia menegaskan bahwa seluruh gagasan tersebut harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya. (gud)