 |
| Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan. |
"Kami di DPRD mendukung visi kemandirian pangan dan
kesejahteraan. Namun, ini harus diikuti dengan kebijakan yang konkret. Jangan
sampai kita hanya berbicara tentang kemakmuran, tetapi di lapangan masyarakat
masih kesulitan mengakses kebutuhan dasar mereka," ujarnya, Selasa
(21/7/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti
pentingnya pengalokasian anggaran untuk program-program yang pro-rakyat. Ia
mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memprioritaskan belanja publik
yang berdampak langsung, seperti di sektor pertanian, ketahanan pangan, dan
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Anggaran yang sifatnya tidak mendesak untuk rakyat,
menurut saya, bisa dikesampingkan. Kita harus fokus pada program yang bisa
menciptakan kemandirian pangan dan ekonomi.
Sekolah kejuruan juga harus didukung penuh agar lulusannya menjadi motor
penggerak ekonomi dan kemandirian pangan di daerahnya," tegas Ahmad
Faisyal.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa berbagai peraturan
daerah (Perda) yang telah dibuat, termasuk yang berkaitan dengan kesejahteraan
tenaga kerja dan pemberdayaan ekonomi, harus diimplementasikan dengan baik.
Tidak cukup hanya dengan membuat aturan, tetapi harus ada pengawasan ketat agar
pelaksanaannya di lapangan berjalan optimal.
Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar,
Asep Supriatna, menyatakan bahwa kemakmuran tidak semata-mata diukur dari
besarnya penghasilan, melainkan dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan
pokok secara mandiri, seperti memiliki sumber pangan sendiri mulai dari beras,
ikan, ayam, hingga sayuran.
“Yang disebut sejahtera itu ketika butuh apa-apa ada.
Gajinya boleh satu juta, gajinya boleh dua juta, tetapi ketika membutuhkan
beras ada, membutuhkan ikan ada, membutuhkan ayam ada, dan membutuhkan sayuran
juga ada,” katanya saat membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
(MPLS) di SMKN 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi belum lama ini.
Asep berharap SMKN 1 Cibadak tidak hanya menjadi tempat
belajar, tetapi juga mampu menjadi pemicu tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya.
Menurutnya, keberadaan sekolah kejuruan memiliki potensi besar untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai inovasi dan keterampilan yang diajarkan kepada siswa. (ads)