Prakata.com – Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengutamakan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan layanan pendidikan. Menurutnya, keberpihakan terhadap kelompok rentan harus menjadi agenda utama.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki.
Subki mengungkapkan, setiap tahun saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), DPRD kerap kedatangan keluhan dari warga kurang berada yang gagal memperoleh tempat di sekolah negeri.
"Keberpihakan pada warga kelas bawah tidak bisa ditawar. Keluarga dengan ekonomi lemah kerap tersingkir karena terbatasnya biaya, mutu belajar, hingga asupan gizi," ujar Subki di Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Ia pun mendorong agar program-program unggulan seperti Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial dan program boarding school benar-benar difokuskan bagi warga kurang mampu. Subki menilai, pemerintah wajib memberi perhatian ekstra kepada kelompok yang selama ini tersisih dari akses pendidikan layak.
Meski mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan yang menambah rombongan belajar (rombel) di sejumlah sekolah negeri guna menyerap lebih banyak siswa, Subki menilai kebijakan itu belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Soal sistem zonasi, Subki mengaku mekanisme itu belum berjalan ideal. Namun ia mengatakan, sistem tersebut masih layak dipertahankan sebagai salah satu jalur penerimaan siswa baru. Ia juga menekankan pentingnya penguatan jalur afirmasi dan prestasi agar semakin banyak anak mendapat kesempatan menempuh pendidikan bermutu.
Subki menambahkan, isu pendidikan masih menjadi salah satu aspirasi paling dominan yang disampaikan warga kepada anggota dewan saat reses.
"Hampir seluruh anggota DPRD kerap ditanyai soal KJP, KJMU, dan bansos. Itu menandakan kebutuhan publik terhadap layanan pendidikan dan kesejahteraan masih sangat tinggi," tegasnya. (rtm)
DPRD Dorong Pemprov DKI Utamakan Warga Miskin dalam Akses Pendidikan
Renggo
... menit baca
Dengarkan
Sebelumnya
...
Selanjutnya
...