 |
| Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Efendi, saat melakukan dialog dengan warga dalam reses di Harapanjaya, Bekasi Utara. |
Prakata.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Efendi, menutup masa reses I tahun ini dengan menjaring aspirasi di RW 18, Perumahan Vila Mas Indah, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, pada Selasa (17/2/2026). Dalam kunjungannya, ia menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang dikeluhkan warga, mulai dari infrastruktur jalan, penanganan banjir, hingga perizinan rumah ibadah.
Sardi Efendi menyatakan bahwa wilayah Bekasi Utara masih menghadapi permasalahan klasik terkait kondisi jalan dan saluran air yang belum optimal. Ia menegaskan perlunya integrasi penanganan saluran banjir, khususnya di kawasan belakang Summarecon, agar persoalan banjir dapat dituntaskan.
"Harapanjaya itu kan masih banyak jalan dan saluran yang belum diperbaiki. Nanti di belakang Summarecon itu memang harus ada connecting, integrasi penanganan saluran banjir harus tuntas. Intinya kita ingin semua saluran jalan di Bekasi Utara dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan untuk masyarakat," ujar Sardi di lokasi reses.
Lebih lanjut, politisi PKS tersebut juga menerima aspirasi persoalan perizinan Masjid yang berada di atas tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum). Ia mengaku akan menindaklanjuti hal tersebut.
"Mengenai perizinan masjid, supaya tidak kena retribusi pemanfaatan lahan oleh pemerintah daerah, maka Wali Kota memberikan surat perizinan pendiriannya di tanah fasos/fasum untuk masyarakat," jelasnya.
Menutup sesi wawancara, Sardi merangkum bahwa keluhan infrastruktur masih mendominasi selama masa reses pertama tahun 2026. Ia meminta Pemerintah Kota Bekasi melalui dinas terkait untuk bergerak cepat, terutama dalam menangani jalan berlubang yang rawan kecelakaan.
"Kesimpulan selama reses pertama tahun 2026 ini masih infrastruktur, kebanyakan jalan dan saluran. Apalagi habis hujan, banyak jalan yang berlubang. Kami pastikan di Bekasi Utara ini agar Wali Kota memerintahkan dinas terkait supaya jalan-jalan yang utama diperbaiki. Untuk lubang jalan, DBMSDA jangan hanya diam saja, tapi segera monitoring. UPTD-nya harus digerakkan untuk menambal jalan-jalan yang berlubang. Tambal dulu agar masyarakat, khususnya pengendara, tidak ada lagi yang terjatuh," tegasnya.
Selain persoalan jalan, Sardi juga menyinggung masalah kemacetan yang menurutnya memerlukan solusi pelebaran jalan dan penambahan ruas baru. Ia meminta Dinas Perhubungan menjadi unit reaksi cepat dalam mengurai kemacetan, baik di tingkat kota maupun kecamatan.
"Untuk masalah kemacetan, tergantung pada pelebaran jalan dan penambahan jalan baru. Dinas Perhubungan harus menjadi unit reaksi cepat dalam mengatasi kemacetan," tambahnya.
Di penghujung pernyataannya, Sardi juga menyoroti persoalan sampah yang membutuhkan penambahan armada pengangkut. "Selain banjir, ada juga masalah sampah. Sebetulnya sampah itu perlu ada penambahan dum truk supaya sampah dapat diangkut," pungkasnya. (Gud)