 |
| Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi. |
Prakata.com – Memasuki usia satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Sardi Effendi, memberikan catatan evaluasi. Ia menilai sejumlah janji kampanye sudah direalisasikan, namun program strategis seperti transportasi massal masih membutuhkan percepatan agar sesuai dengan harapan masyarakat.
Pasangan yang akrab disapa RIDHO ini dilantik 20 Februari 2025 setelah memenangi Pilkada Kota Bekasi 2024. Pada masa kampanye September 2024, Tri Adhianto menargetkan kemenangan hingga 65 persen dan berjanji membawa Kota Bekasi menjadi kota yang "keren" dengan berbagai program pembaruan. Setelah setahun berjalan, janji-janji tersebut kini mulai diukur realisasinya.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengakui bahwa beberapa program unggulan yang dijanjikan selama kampanye telah terealisasi. Dalam pernyataannya, Sardi menyebutkan dua program prioritas yang berhasil dijalankan oleh pemerintah kota.
"Dana hibah 100 juta dan kenaikan insentif RT/RW sudah terlaksana," ujar Sardi, kepada Prakata.com usai kegiatan reses di Harapanjaya, Bekasi Utara, pada Selasa (17/2/2026).
Pernyataan tersebut mengonfirmasi realisasi janji kampanye Tri-Harris yang memang sempat digembar-gemborkan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi telah mengumumkan kenaikan honor bagi ketua RT dari Rp500 ribu menjadi Rp750 ribu, sementara honor RW naik dari Rp750 ribu menjadi Rp1,25 juta per bulan.
Selain itu, dana hibah sebesar Rp100 juta per RW mulai dicairkan pada akhir tahun 2025, yang diarahkan untuk inovasi pengelolaan lingkungan seperti pemilahan sampah.
Meski mengapresiasi realisasi tersebut, Sardi juga menyoroti program strategis lainnya yang belum berjalan maksimal, yaitu pembangunan sistem transportasi massal. Ia menegaskan bahwa moda transportasi terintegrasi yang dijanjikan masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya terwujud.
"Namun untuk transportasi massal belum terwujud, masih secara bertahap," tegas Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Catatan dari Sardi ini sejalan dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Pemerintah Kota Bekasi baru saja meluncurkan layanan bus Trans Beken (Bekasi Keren) pada 10 Februari 2026 sebagai bagian dari komitmen membangun sistem transportasi publik terintegrasi.
Namun, peluncurannya menuai polemik. Ratusan sopir angkutan kota (angkot) berdemo menolak operasional bus tersebut karena dinilai tumpang tindih trayek dan mengancam pendapatan mereka .
Menanggapi gejolak tersebut, Pemkot Bekasi akhirnya memutuskan untuk mempercepat pemberlakuan tarif bus Trans Beken mulai 1 Maret 2026 dan berencana mengevaluasi rute agar angkot dapat berperan sebagai angkutan pengumpan.
Sardi pun merespons persoalan ini dengan meminta agar eksekutif segera mencari solusi. Ia menginstruksikan Komisi II DPRD untuk memanggil Dinas Perhubungan guna melakukan evaluasi menyeluruh.
"Pembangunan transportasi publik modern tidak boleh mengorbankan ekonomi kerakyatan," imbuhnya mengutip pernyataan sebelumnya terkait polemik Trans Beken.
Secara keseluruhan, Sardi menilai kinerja tahun pertama Tri-Harris cukup baik dalam hal penyerapan anggaran dan perbaikan infrastruktur fisik. Namun, ia mengingatkan bahwa indikator keberhasilan sesungguhnya masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Ukurannya nanti saat proses LKPD diperiksa BPK. Jika Kota Bekasi kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berarti kinerja mereka on the track secara laporan keuangan," pungkasnya. (Gud)