 |
| Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe (tengah) saat memimpin rapat koordinasi lintas sektor. |
Prakata.com – Guna meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan pekerja proyek, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk mengoptimalkan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsosnaker) di bidang jasa konstruksi. Rapat tersebut berlangsung di Aula Nonon Sonthanie, Senin (9/2/2026), dan secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi.
Dalam pidatonya,
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa sektor konstruksi merupakan tulang punggung
pembangunan kota. Namun, menurutnya, pembangunan infrastruktur yang berkualitas
dan berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan jaminan perlindungan bagi
para pekerjanya.
"Program
Jamsosnaker ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan wujud konkret
tanggung jawab negara dalam memberikan rasa aman kepada seluruh tenaga
kerja," tegasnya.
Ia menyoroti
tingginya risiko kecelakaan kerja di lapangan, sehingga kepatuhan para pelaku
usaha terhadap program jaminan sosial dinilai sebagai suatu keharusan yang
tidak dapat dikompromikan.
Melalui forum
ini, Pemkot Bekasi bertujuan menyelaraskan pandangan antara dinas terkait,
penyelenggara jaminan sosial, dan perusahaan konstruksi. Sinergi ini diharapkan
dapat memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan efektivitas program.
Wakil Wali Kota
juga menjelaskan bahwa pekerja yang merasa terlindungi akan lebih fokus dan
produktif, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas dan kelancaran
proyek pembangunan.
"Perlindungan
pekerja adalah investasi untuk mewujudkan pembangunan yang optimal dan
berkelanjutan," imbuhnya.
Komitmen Pemkot Bekasi ke depan adalah terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin. Langkah ini diambil untuk memastikan implementasi Jamsosnaker di sektor konstruksi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya. (Gud)