 |
| Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti. |
Prakata.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi didesak untuk melakukan identifikasi dan pemetaan ulang terhadap kawasan permukiman padat serta mempercepat normalisasi sungai kecil di wilayah kota. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana yang lebih terfokus menyusul meningkatnya potensi banjir dan longsor di musim hujan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, menekankan bahwa upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ia meminta Pemkot Bekasi tidak hanya berfokus pada respon tanggap darurat, tetapi pada langkah-langkah antisipasi yang konkret.
“Kami mendorong pemetaan ulang yang lebih detail, terutama untuk permukiman di kawasan yang secara topografi rawan, seperti di beberapa titik di Kecamatan Mustikajaya dan Pondokgede, Bekasi Barat. Data yang akurat akan menjadi dasar untuk penataan ruang dan alokasi anggaran yang lebih tepat,” ujar Yenny, Jumat (21/11/2025).
Menurut Politisi PSI ini, persoalan mitigasi di Kota Bekasi memiliki karakteristik yang spesifik dan berbeda dengan daerah lain di Jawa Barat. Fokus utamanya adalah pada banjir akibat penyempitan saluran air dan permukiman padat, serta kerusakan lingkungan di bantaran sungai.
“Infrastktur existing kita, seperti drainase dan tanggul sungai-sungai kecil, banyak yang sudah tidak memadai. Normalisasi dan pembangunan embung di titik rawan banjir, seperti di bantaran kali harus dipercepat. Keamanan warga yang tinggal di bantaran kali menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Yenny juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah kota dengan tingkat kelurahan. Ia mendorong program “Kelurahan Tangguh Bencana” yang tidak hanya fokus pada simulasi, tetapi juga pada pemantauan lingkungan sehari-hari oleh warga.
“Masyarakat di tingkat RT/RW harus dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan saluran air dan melaporkan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Kesiapsiagaan dimulai dari kesadaran warga yang didukung oleh regulasi dan tindakan tegas dari pemerintah kota,” paparnya.
Menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi masih akan berlangsung, Yenny berharap langkah-langkah mitigasi ini dapat diwujudkan secara nyata dan terukur.
“Kami akan mengawal ini melalui fungsi anggaran dan pengawasan. Memanggil OPD terkait untuk menghadapi muim hujan yang diprediksi terjadi pada Bulan November 2025 sampai Februari 2026," tutup Yenny. (Ads)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel