Alasan Menohok Ini Bikin Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tak Terbantahkan - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Alasan Menohok Ini Bikin Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto Tak Terbantahkan

Raden Iwan Rahmat Leksonoputra, Ketua Lembaga Sertifikasi Person Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia.
Prakata.com – Wacana penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto kembali mencuat. Kali ini, dukungan datang dari kalangan profesional. Raden Iwan Rahmat Leksonoputra, Ketua Lembaga Sertifikasi Person Pilar Pendidikan dan Pelatihan Indonesia, secara terbuka menyatakan dukungan penuhnya, dengan menyoroti sejumlah pencapaian ekonomi era Orde Baru yang dianggapnya sebagai warisan monumental.

Dalam pandangan Iwan, fondasi ekonomi Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan visioner yang dijalankan pada masa kepemimpinan Soeharto. Ia membeberkan sejumlah langkah strategis yang dinilai berhasil mengangkat Indonesia dari jurang krisis menjadi salah satu macan Asia di masanya.

Pertama, adalah Restorasi Ekonomi dan Stabilitas. Pasca-turbulensi politik dan ekonomi tahun 1960-an, Soeharto dengan cermat mengandalkan para teknokrat untuk memulihkan fundamental ekonomi. Inflasi yang meroket akhirnya bisa dikendalikan dengan disiplin fiskal dan moneter. Soeharto konsisten melarang pendanaan defisit dengan mencetak uang secara serampangan dan mengembalikan mekanisme pasar bebas. Stabilitas harga, terutama harga beras, menjadi kunci stabilitas sosial politik saat itu.

Kedua, Pembangunan Terencana dan Berkelanjutan. Soeharto bukanlah pemimpin yang bekerja tanpa blueprint. Ia meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang menjadi peta jalan pembangunan selama lebih dari tiga dekade. Repelita berfokus pada trilogi pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas. Sektor pertanian dan koperasi menjadi prioritas utama, yang bertujuan menciptakan pondasi ekonomi rakyat yang kuat sebelum melompat ke industrialisasi.

Ketiga, Strategi Membuka Keran Investasi. Untuk membiayai pembangunannya, Soeharto mengambil langkah berani dengan memulihkan hubungan dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Langkah ini membuka pintu bagi bantuan dan investasi asing. Dukungan regulasi pun tak kalah penting. Terbitnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (1967) dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri (1968) menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modal di Indonesia, menciptakan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Iwan menyebut ada dampak yang tak terbantahkan. Dari kebijakan-kebijakan tersebut kemudian membuahkan hasil. Data berbicara sangat jelas.

1. Pertumbuhan Ekonomi Spektakuler: Indonesia pernah mencatatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% pada 1968. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dari 1967 hingga 1997 bertengger di angka 7,2% per tahun, sebuah angka yang sangat tinggi dan jarang terulang di era reformasi.
2. Transformasi Kesejahteraan Rakyat: Pendapatan per kapita riil masyarakat Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat. Angka kemiskinan berhasil ditekan secara drastis, dan harapan hidup masyarakat pun meningkat signifikan.
3. Puncak Prestasi: Swasembada Beras: Pada 1984, Indonesia yang semula menjadi pengimpor beras terbesar di dunia, akhirnya berhasil mencapai swasembada beras. Prestasi ini mendapatkan pengakuan dunia internasional.
4. Pengendalian Penduduk dan Industrialisasi: Program Keluarga Berencana (KB) berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, industrialisasi, khususnya di sektor manufaktur padat karya seperti tekstil dan elektronik, berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Berdasarkan catatan prestasi ekonomi inilah, Iwan Rahmat Leksonoputra meyakini bahwa kontribusi Soeharto bagi bangsa ini layak dipertimbangkan untuk gelar Pahlawan Nasional. “Warisan pembangunan ekonomi beliau adalah fondasi yang hingga hari ini masih kita nikmati. Melihat dampak positif yang begitu masif, sudah sepatutnya kita melihat hal ini secara objektif,” tegasnya.

Tentu, gelar Pahlawan Nasional adalah penghargaan tertinggi yang sarat dengan pertimbangan multi-aspek, termasuk politik dan HAM. Namun, pencapaian di bidang ekonomi yang terukur dan berdampak luas ini patut menjadi bahan renungan bersama. "Apakah kita akan mengabaikan warisan pembangunan yang telah mengangkat harkat dan martabat jutaan rakyat Indonesia? Ataukah kita bisa bersikap lebih arif dengan mengakui jasa-jasanya sambil tak lupa belajar dari kekurangannya?." pungkasnya. (Gud)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel