 |
| Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. |
Prakata.com – Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), menyatakan bahwa temuan Komnas HAM terkait insiden ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat, akan digunakan sebagai bahan evaluasi internal.
"Semua masukan dari Komnas HAM akan kami pertimbangkan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan ke depan," ujar Wahyu saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/5/2025).
Ia menegaskan bahwa TNI AD terbuka terhadap kritik dan saran dari berbagai pihak, termasuk menghargai temuan fakta yang diungkap Komnas HAM. Namun, Wahyu memilih tidak merinci tanggapannya terhadap setiap poin temuan tersebut.
"Kami tegaskan komitmen TNI AD untuk selalu menerima masukan konstruktif dari siapa pun," tegasnya.
Komnas HAM sebelumnya mendesak TNI agar tidak lagi melibatkan warga sipil dalam operasi berisiko tinggi, termasuk pemusnahan amunisi. Menurut anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, meski pedoman PBB memungkinkan partisipasi pihak luar dalam kegiatan semacam itu, syarat utamanya adalah adanya keahlian atau sertifikasi resmi.
"Para pekerja di Garut belajar secara otodidak tanpa pelatihan bersertifikat. Ini berbahaya," kata Uli dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/5).
Ia mendesak Panglima TNI untuk mengevaluasi sistem pemusnahan amunisi guna mencegah keterlibatan warga sipil di masa depan. Selain itu, ia mengimbau masyarakat tanpa keahlian khusus agar tidak ikut serta dalam aktivitas militer yang berisiko.
Berdasarkan investigasi Komnas HAM, 21 pekerja sipil dipekerjakan untuk membantu pemusnahan amunisi TNI dengan upah harian Rp150 ribu. Mereka dikelola oleh Rustiawan, yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam proyek serupa bersama TNI dan Polri.
Para pekerja tersebut bertugas sebagai sopir, penggali lubang, pembongkar amunisi, hingga juru masak. Beberapa di antaranya bahkan pernah ditugaskan di berbagai daerah seperti Makassar dan Maluku. Namun, mereka tidak dilengkapi alat pelindung diri.
Komnas HAM meminta TNI dan Polri memperbaiki protokol keselamatan kerja dalam pemusnahan amunisi, baik untuk personel militer maupun pekerja bersertifikasi.
Ledakan di Gudang Amunisi TNI AD di Desa Sagara, Garut, menewaskan 13 orang, termasuk 4 anggota TNI dan 7 warga sipil. Uli berharap TNI memberikan pemulihan jangka panjang bagi keluarga korban, baik secara medis, psikologis, maupun ekonomi, serta mengambil langkah pencegahan agar tragedi serupa tidak terulang.
"Kami juga mendorong TNI AD mengungkap hasil investigasi secara transparan kepada publik," pungkasnya. (Zen/Ant)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel