 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, saat menggelar reses di Bekasi Utara, Sabtu (26/4/2025). |
Prakata.com - Anggota DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda, mengkritik lambannya tindakan Kelurahan Margamulya dalam menangani protes warga terkait penutupan akses jalan oleh pihak Summarecon.
Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sejalan dengan program "Zero Complaint" yang digaungkan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe.
"Lurah dan camat harus sigap menanggapi keluhan warga, bukan baru bertindak setelah isu menjadi viral," tegas Rizki, usai kegiatan reses pada Sabtu (26/4/2025).
Ia menjelaskan, warga RW 03 Margamulya kesulitan karena harus memutar lewat Jalan Al Azhar yang sudah padat setelah akses utama ditutup pengembang. "Ini memperburuk kemacetan dan meresahkan masyarakat. Kelurahan seharusnya lebih proaktif mencari solusi," ucapnya.
Sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki mendorong Kelurahan Margamulya untuk segera mempertemukan warga dengan pihak Summarecon. "DPRD akan memastikan proses ini berjalan. Yang terpenting, ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah," tegasnya.
Kelambanan ini mempertanyakan keseriusan Pemkot Bekasi dalam mewujudkan program 100 hari kerjanya, termasuk janji "Zero Complaint". Warga berharap instansi terkait segera mengambil langkah tegas agar persoalan ini tidak berkepanjangan.
Sebelumnya, Warga RW 03 Kelurahan Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, mengeluhkan penutupan akses jalan penghubung ke pusat Kota Bekasi, akibat pembangunan cluster Summarecon.
Keluhan ini disampaikan, saat kegiatan Jejaring Aspirasi Masyarakat yang digelar anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKB, Rizki Topananda, Rabu (23/4/2025).
"Jalan itu satu-satunya jalur cepat kami ke pusat kota. Sekarang harus memutar jauh, menghabiskan lebih banyak waktu karena macet di depan sekolah," ungkap Ketua RW 03 Kelurahan Margamulya, Amsar. (Gud)