![]() |
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan. |
Prakata.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menyoroti kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi distribusi Elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan atau agen resmi. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut kebutuhan pokok masyarakat harus dikaji secara matang sebelum diterapkan di lapangan.
"Kami memahami niat pemerintah untuk memastikan subsidi Elpiji 3 kg tepat sasaran dan sesuai dengan harga eceran teringgi (HET) yang
ditetapkan. Namun, kebijakan ini harus disertai dengan solusi konkret agar
masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh Elpiji 3 kg yang merupakan
kebutuhan esensial" ujar Putri dalam keterangan tertulisnya, Selasa
(4/2/2025).
Keluhan juga datang dari masyarakat perdesaan dan pedalaman
yang kesulitan mengakses Elpiji 3 kg akibat jauhnya lokasi pangkalan resmi.
"Bayangkan bagi warga di daerah terpencil yang harus menempuh perjalanan
jauh hanya untuk membeli gas 3 kg. Ini bukan hanya menyulitkan, tetapi juga
menambah beban ekonomi mereka," kata Politisi Fraksi PAN ini.
“Jika ada yang terbukti menjual dengan harga di luar
ketentuan atau melakukan penimbunan, pemerintah bisa mencabut izin mereka”
Sebagai solusi, Putri mendorong pemerintah untuk
mempertimbangkan kembali peran pengecer dalam distribusi Elpiji 3 kg dengan sistem
pengawasan yang lebih ketat. Jika pengecer terdaftar secara resmi dan diawasi
secara digital, maka pemerintah tetap bisa memastikan distribusi Elpiji 3 kg tepat
sasaran tanpa menghilangkan aksesibilitas bagi masyarakat.
"Pengecer bisa didaftarkan dan diberi izin resmi dengan
persyaratan tertentu. Jika ada yang terbukti menjual dengan harga di luar
ketentuan atau melakukan penimbunan, pemerintah bisa mencabut izin mereka.
Dengan cara ini, keseimbangan antara pengawasan dan aksesibilitas bisa tetap
terjaga," tegas wakil rakyat dari Dapil Lampung ini.
Putri pun berharap ada keseimbangan antara aksesibilitas
warga dan upaya pemerintah agar subsidi Elpiji 3 kg ini tepat sasaran.
"Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek subsidi tepat sasaran dan sesuai HET, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas dan ketersediaan Elpiji 3 kg bagi masyarakat kecil dan usaha mikro," pungkas Putri. (rdn/zen)
Ikuti Berita Terbaru di Google News & WA Channel