 |
| Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati. |
“Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan
anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya
akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga," katanya
dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (22/12/2024).
Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa belum sesuatu
yang istimewa dalam APBN 2025. Sebab, penganggaran masih berjalan seperti
biasannya (business as usual).
“Kita ketahui, APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan dan DPR
periode sebelumnya, sedangkan yang menjalankan adalah Pemerintah dan DPR
periode saat ini, artinya alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi
dari Pemerintahan lama menuju Pemerintahan baru," ujar Anggota Baleg DPR
RI ini.
Kemudian, ia juga enyebutkan bahwa anggaran-anggaran rutin
dan wajib masih akan mendominasi alokasi anggaran 2025, sehingga menyebabkan
ruang fiskal akan semakin mengecil. "Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa
mengoptimalkan kerja-kerja K/L untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang
bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Doktor bidang ekonomi jebolan Universitas Airlangga ini juga
menambahkan jika dilihat llebih mendalam, alokasi anggaran APBN 2025 perlu
mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan parlemen. Hal itu karena di
tengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu, perekonomian nasional
juga mengalami stagnasi pertumbuhan," ujarnya.
Bahkan, Anis juga memaparkan menurut rincian alokasi APBN
yang tergambar dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan negara yang terdapat
dalam APBN juga mengalami fluktuasi.
Ia pun mengungkapkan bahwa pendapatan negara, walaupun
secara nominal meningkat tapi secara pertumbuhan terus mengalami fluktuasi.
“Kinerja pendapatan negara pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0
persen seiring dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi dan kenaikan
harga komoditas unggulan nasional, batu bara, nikel, kelapa sawit dll.
Kemudian, tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini tentu tidak
bisa dilepaskan dari mulai turunnya harga komoditas di pasar Internasional.
Begitupula tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Sedangkan
pendapatan negara pada APBN 2025 tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook
2024," katanya.
Legislator perempuan ini juga memandang dengan alokasi
belanja negara, di tengah kinerja perekonomian nasional naik turun, kinerja
belanja negara juga mengalami fluktuasi.
“Meningkat
dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun
2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen setiap tahunnya. Meningkatnya
alokasi belanja hingga Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, belum bisa memberikan
daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,"
ujarnya.