 |
| Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin. |
Pada pertemuan tingkat tinggi Pengendalian Inflasi Daerah
yang diadakan di Hotel Hilton, Bandung, Bey mengingatkan bahwa inflasi di Jawa
Barat pada Februari 2024 mencapai 3,09% (year on year), 0,45% (month to month),
dan 0,61% (year to date). Ia juga mencatat bahwa inflasi di Jawa Barat lebih
tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 2,75%.
Bey meminta TPID untuk memahami faktor-faktor yang
menyebabkan inflasi di Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi
nasional. Selain itu, ia juga menyerukan TPID untuk berkomunikasi secara
intensif dengan Satuan Tugas Pangan.
"Saya meminta kepada TPID untuk memahami secara baik
faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya inflasi di Jawa Barat dibandingkan
inflasi nasional," katanya.
Bey menekankan pentingnya Operasi Pasar, asalkan dampaknya
dapat langsung menekan inflasi. Ia juga memerintahkan TPID untuk
mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah Bersubsidi, dan
operasi pasar lainnya untuk stabilisasi harga dan pemenuhan kebutuhan pangan
masyarakat di wilayah rawan penduduk miskin.
"Operasi Pasar dapat dilakukan sepanjang dampaknya
memang dapat menekan inflasi secara langsung. Jangan sampai ada salah
kebijakan," tegas Bey.
Bey juga meminta pemerintah daerah, baik provinsi maupun
kabupaten dan kota, untuk menyiapkan bantuan sosial pangan yang bersumber dari
APBD. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan
penerima manfaat.
Dalam konteks digitalisasi, Bey meminta peningkatan literasi
masyarakat, terutama dalam pembayaran setelah transaksi, pembayaran pajak, dan
retribusi nontunai untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia juga
menyerukan kepada Pemda Provinsi, kabupaten, kota, Bank Indonesia dan lembaga
keuangan untuk mendorong digitalisasi transaksi keuangan untuk UKM. (Gud)