tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Pj Gubernur DKI Jakarta Berikan Apresiasi kepada BPK RI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan

Heru Budi Hartono


PRAKATA.COM - Heru Budi Hartono, selaku Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta sementara, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, yang berlangsung di Auditorium BPK RI, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (23/1/2024).


Acara ini diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai bahan evaluasi untuk semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, dengan melakukan pengendalian atas laporan keuangan dan pengelolaan aset, agar tercipta good governance dan pemerintahan yang bertanggung jawab.


Pemprov DKI Gelar Entry Meeting Bersama BPK RI Dalam pidatonya, Pj Gubernur Heru yang mewakili Pemerintah Daerah di wilayah kerja Pimpinan V BPK RI, memberikan apresiasi atas pelaksanaan entry meeting tersebut.


"Dengan adanya entry meeting yang lebih cepat, diharapkan akan memberikan kesempatan yang cukup bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan penyajian laporan keuangan. Hal ini juga dalam rangka mencapai predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian, sebagai pemenuhan persyaratan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang baik," katanya dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.


Pj Gubernur Heru menegaskan, semua Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memaksimalkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI dengan menuntaskan berbagai evaluasi dalam proses tata kelola keuangan dan aset, sehingga tidak terjadi permasalahan yang berulang pada tahun berikutnya.


"Kami, Pemerintah Daerah, menyadari bahwa pencapaian selama ini masih perlu ditingkatkan, agar terus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami masih butuh bimbingan, saran, masukan, maupun koreksi yang membangun dari BPK RI. Sehingga, akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dipertahankan dan ditingkatkan," ucapnya.


Selain itu, Pj Gubernur Heru juga memberikan apresiasi kepada profesionalitas jajaran BPK RI dalam menjalankan peran dan tugas, melalui pemeriksaan dan rekomendasi perbaikan. Dengan begitu, Pemerintah Daerah merasa terbantu dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.


"Kami berkomitmen untuk kooperatif dalam menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, serta kami siap menjaga integritas selama pemeriksaan berlangsung. Semoga upaya kami dilancarkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," pungkasnya. (gud)