tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Pemkot Bandung Tertibkan Parkir Liar dan PKL di Saparua

Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna


PRAKATA.COM - Pemkot Bandung tidak henti-hentinya berusaha untuk menata kota dengan lebih rapi. Di awal tahun ini, Pemkot Bandung langsung menertibkan parkir liar dan PKL di Saparua. Hal ini disampaikan oleh Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna, di Balai Kota Bandung pada hari Senin (8/1/2024).


"Kami sudah membuat komitmen, di sana hanya boleh berjualan pada hari Sabtu dan Minggu. Diskopukm harus mengkomunikasikan hal ini sejak dini. Selain itu, tidak diperbolehkan ada kendaraan yang digunakan untuk berdagang. Semuanya harus menggunakan roda. Jika ada mitra yang ingin mendukung, silakan," ujar Ema.


Ema menyatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan stakeholder lain untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya adalah mencoba kerja sama dengan Kodiklat TNI mengenai lahan parkir. Sasarannya, Jalan Ambon dan Jalan Banda tidak lagi dijadikan tempat parkir.


"Saya minta ini harus dibersihkan karena di sana ada jalur sepeda. Kami akan mencoba membahasnya dengan Kodiklat. Semoga ada lahan milik instansi militer yang bisa dijadikan tempat parkir," katanya.


Ia juga memerintahkan Satpol PP untuk berbagi tugas dalam mensosialisasikan penataan PKL dan parkir di sekitar Saparua setelah mendapat izin kerja sama dari stakeholder terkait.


"Tadi kami juga sudah mendapat izin dari Pemprov Jabar. Mereka sebenarnya sudah menyediakan 25 kios yang dibagi dalam dua sif PKL. Totalnya ada 49 PKL. Fasilitasnya juga sudah lengkap. Kami akan mendorong para PKL untuk pindah ke sana," katanya.


Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi, mengatakan, dalam waktu dekat akan segera melakukan sosialisasi dan penertiban terkait PKL dan parkir di sekitar Saparua.


"Selama sosialisasi berlangsung, kami akan berkoordinasi dengan Kodiklat mengenai kantong parkir. Ada juga rencana lahan tambahan di BKAD Provinsi Jabar dan Satpol PP Jabar. Setelah sepakat, maka akan dimulai penertiban dan penegakkan hukum untuk nanti berkoordinasi dengan instansi terkait dengan plotting petugas di lapangan," kata Ricky. (din/gud)