tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Tanggulangi Masalah Narkoba di Indonesia, Jokowi Minta Semua Pihak Mencari Solusi Inovatif

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin (11/09/2023). 

PRAKATA.COM - Dalam rangka menanggulangi masalah narkoba di Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin (11/09/2023). Presiden menekankan pentingnya mencari solusi inovatif dan terobosan baru untuk mengatasi kejahatan luar biasa ini.


“Saya ingin kita semua bersama-sama mencari solusi kreatif dan terobosan baru agar kita bisa mengatasi kejahatan luar biasa ini dengan cara yang lebih baik,” kata Presiden.


Presiden juga meminta agar penegak hukum bertindak tegas dan memberantas tindak pidana narkotika agar dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.


“Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan, agar memberikan efek jera. Kita juga tahu bahwa banyak oknum aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan ini. Ini harus menjadi perhatian dan tindakan tegas harus diberlakukan kepada mereka,” jelasnya.


Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), saat ini ada sekitar 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas). Oleh karena itu, Presiden meminta agar pelaku penyalahgunaan narkoba dapat direhabilitasi di fasilitas lain.


“Karena lapas juga sudah penuh, kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa melakukan rehabilitasi di Rindam, di setiap kota. Saya kira ini bisa menampung sekitar 300-an atau 500-an orang yang bisa direhab di sana, tapi ini nanti kita bahas juga soal anggarannya bagaimana,” tambah Presiden.


Selain itu, Presiden juga meminta agar pengawasan diperketat untuk mencegah penyelundupan narkoba.


“Saya kira soal pencegahan, terutama penyelundupan narkoba ini harus kita tangani dengan serius. Ini saya kira agar kita fokus, saya ingin nanti juga memutuskan kita kerjakan tidak di semua provinsi dulu, mungkin lima provinsi atau sepuluh provinsi yang kasus narkobanya paling tinggi kita fokuskan di sana, tapi kita putuskan setelah kita diskusikan di sini,” tutupnya. (tgh/un)