tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Jokowi Minta Persoalan Pulau Rempang Diselesaikan dengan Baik Mengedepankan Kepentingan Masyarakat

 

Presiden Jokowi memimpin ratas membahas persoalan lahan di Pulau Rempang, Senin (25/09/2023), di Istana Merdeka, Jakarta

PRAKATA.COM - Pada hari Senin (25/09/2023), Presiden Indonesia, Joko Widodo, memandu rapat terbatas yang membahas isu-isu terkait lahan di Pulau Rempang. Rapat ini diadakan di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi menekankan pentingnya penyelesaian masalah Rempang dengan cara yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers setelah rapat. Menurut Bahlil, Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan dengan cara yang baik dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Bahlil juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, ia telah mengunjungi Pulau Rempang dan bertemu dengan masyarakat setempat. Dari kunjungan tersebut, Bahlil menemukan solusi untuk memindahkan rumah warga ke area lain di Pulau Rempang, bukan melakukan relokasi atau penggusuran.

Menurut Bahlil, warga yang terkena dampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Dari total sekitar 900 kepala keluarga (KK), sebanyak 300 KK telah setuju untuk dipindahkan. Mereka akan diberikan tanah dengan sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi dan rumah tipe 45.

Selain itu, selama masa transisi, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah sebesar Rp1,2 juta per KK.

Bahlil juga menekankan bahwa dari total 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang, hanya sekitar 8 ribu hektare yang bisa dikelola. Pembangunan industri di pulau tersebut hanya akan menggunakan lahan seluas 2.300 hektare. (fid/un/gud)