PRAKATA.COM - Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Syaifudin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD yang ketiga terkait dengan pembangunan fisik infrastruktur di beberapa bidang yakni mulai dari DBMSDA dan Disperkimtan telah dilaksanakan. Meskipun ada keterlambatan di Dinas Binamarga, tapi untuk BMSDA tentunya sudah dilakukan pelaksanaan sesuai aspirasi yang dibawa oleh DPRD Kota Bekasi.
“Alhamdulillah setiap kali melaksanakan pengawalan aspirasi saya berusaha untuk hadir ke lokasi, hal ini dilakukan untuk memastikan dan memonitor serta mengajak masyarakat agar bersama-sama mengawasi pembangunan yang ada,” ujar Syaifudin pada Minggu (11/6/2023).
Syaifudin menilai bahwa hal ini penting dilakukan supaya keinginan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan dan tidak menimbulkan masalah baru setelah pembangunan selesai.
Sekretaris Fraksi-PKS ini juga menyampaikan bahwa hal ini seperti dilakukan dibeberapa tempat yang dimonitor langsung.
“Contoh misalnya di wilayah Perumahan Pesona Anggrek Harapan, RT 07/RW 27 Kelurahan Harapan Jaya saya bisa mengawal langsung bersama dengan tokoh wilayah baik ketua RT dan RW ada pembanguan saluran air yakni pembangunan u-ditch sepanjang 150 meter dan pembangunan gorong-gorong sodetan.” katanya.
Aleg PKS Dapil Bekasi Utara dan Medan Satria ini menuturkan bahwa di lokasi tersebut ditemukan beberapa hal yakni terdapat elevasi yang tidak sama dan tidak maksimal mengalirkan air. Setelah melakukan survey diskusi dan memonitoring di lokasi, jika air surut akan menimbulkan genangan.
“Oleh karena itu sesuai kesepakatan dengan warga dan tokoh di wilayah tersebut dan hadir pula pemborong atau kontraktor untuk dilakukan perbaikan, dengan diangkat kembali dan dilakukan pendalaman serta pengaturan elevasi agar saat musim hujan dan kemarau air tetap mengalir agar tidak menimbulkan genangan,” jelasnya.
“Memang kadang persepsi atau pun keinginan air tetap mengalir dengan elevasi berbeda memang semakin panjang perbedaannya semakin jauh dan nanti tutup dari u-ditch akan menimbulkan gangguan pada mobilitas masyarakat,” tambahnya.
“Ini penting agar dilakukan kerjasama monitor dan peran serta masyarakat agar pembangunan yang ada saat sudah selesai jangan menimbulkan masalah yang baru tetapi dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada dimasyarakat, sehingga kemanfaatannya benar-benar dirasakan dan sesuai dengan harapan disampaikannya aspirasi kepada Pemkot Bekasi,” ujarnya.
“Sekali lagi kita bersama lakukan monitor berkelanjutan, baik yang sudah maupun yang belum dari masyarakat kepelaksana pemborong atau dinas terkait untuk menjamin kualitas pekerjaan dan keselamatan untuk masyarakat,” pungkasnya. (Gud)