Pedagang Pasar Baru Teriak Tapi Tak Boleh Pindah, Sekda Kota Bekasi Beri Janji - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

Pedagang Pasar Baru Teriak Tapi Tak Boleh Pindah, Sekda Kota Bekasi Beri Janji

Aksi unjuk rasa pedagang Pasar Baru di depan gerbang gedung Pemkot Bekasi, Senin (16/11/2026).
Prakata.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Sholikhin, buka suara terkait nasib ratusan pedagang Pasar Baru Bekasi yang terpuruk di lantai rooftop. Ia menegaskan pemerintah tidak bisa memfasilitasi relokasi pedagang ke lantai dasar atau area parkir, namun berjanji akan menertibkan pungutan liar (pungli) dan mengkaji ulang tarif sewa lapak yang dinilai mencekik. Sikap tegas ini disampaikan Sholikhin di tengah aksi unjuk rasa puluhan perwakilan pedagang yang mendesak Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, turun tangan.

Jeritan ekonomi para pedagang Pasar Baru yang terpuruk sejak menempati rooftop memang memicu kritik tajam. Mereka menilai pemerintah daerah abai terhadap nasib rakyat kecil yang telah memberikan suara pada pemilihan kepala daerah serta rutin membayar pajak. Beban pungutan harian di pasar pun kian mencekik, sementara pendapatan tak kunjung membaik.

Kekecewaan itu diluapkan puluhan perwakilan pedagang saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Mereka mendesak agar lapak mereka direlokasi ke lantai dasar atau area parkir karena lantai atas sepi pembeli. Salah satu perwakilan pedagang, Mindan, secara terbuka menagih tanggung jawab dan keberpihakan Wali Kota Bekasi atas merosotnya pendapatan pedagang.

Menurut Mindan, kondisi ekonomi pedagang saat ini berada di titik nadir. Sebagian rekan sejawatnya bahkan terpaksa menjual kendaraan pribadi dan menunggak uang kontrakan demi bertahan hidup. "Dia bisa jadi wali kota, kita yang pilih. Dia pakai mobil mewah, pakai baju, kita yang bayar pajak segala macam, tapi mana buktinya? Enggak ada," ujar Mindan dengan nada kecewa di lokasi aksi, Senin (16/11/2026).

Mindan mengungkapkan, dirinya terpaksa bekerja sambilan sebagai pengemudi ojek karena hasil berjualan di rooftop tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun biaya operasional lapak. "Saya dari berjualan sampai ikut ngojek sekarang cuma dapat Rp 30.000 sampai Rp 40.000 sehari. Sementara pungutan harian di pasar bisa tembus Rp 85.000 lebih," keluhnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Bekasi, Naufal Akhmad, yang turut mendampingi pedagang, membeberkan bahwa tingginya beban biaya harian dipicu oleh ketidaksesuaian ukuran petak lapak (lokal) dengan meja dagang (dolak) yang disewakan pengelola pasar. Naufal menjelaskan, ukuran satu lokal hanya 2x1 meter, sedangkan satu dolak mencapai 2x2 meter. Akibatnya, pedagang yang menggunakan dolak terpaksa menyewa dua hingga tiga lokal sekaligus—tiga petak untuk menempatkan dua meja dan sisanya untuk menyimpan barang dagangan.

"Ukuran satu lokal itu 2x1 meter, sedangkan satu dolak atau meja kecil pasar ukurannya 2x2 meter. Jadi pedagang yang memakai dolak terpaksa menyewa dua sampai tiga lokal, dua untuk meja dan sisanya untuk menaruh barang," kata Naufal.

Ia merinci, tarif sewa setiap lokal dipatok Rp 10.000 per hari dan sewa setiap dolak juga dikenakan Rp 10.000 per hari. Dengan skema tersebut, pedagang yang memakai tiga lokal dan tiga dolak sudah harus membayar Rp 60.000 per hari hanya untuk sewa tempat dan meja. Jika ditambah berbagai iuran lain seperti kebersihan dan keamanan sebesar Rp 5.000 serta penerangan, total pungutan per pedagang membengkak hingga Rp 80.000 sampai Rp 100.000 per hari. Angka itu jauh melampaui retribusi resmi yang semestinya berkisar Rp 15.000 hingga Rp 30.000 per hari.

Selain tidak memiliki dasar Peraturan Daerah (Perda) maupun karcis resmi untuk sewa dolak, Naufal mengungkap adanya dugaan praktik intimidasi dan premanisme di lapangan. Pedagang dilarang keras membawa meja dagang sendiri dari rumah. Bahkan, meja milik pedagang yang nekat dibawa sendiri justru dihancurkan oleh oknum yang diduga karyawan pihak pengelola pasar.

"Ketika ada pedagang yang bawa meja sendiri dari rumah, itu dihancurkan oleh oknum karyawan pihak PT pengelola. Bukti laporan polisinya sudah ada dan proses hukumnya masih berjalan sampai sekarang," tegas Naufal.

Dengan estimasi lebih dari 300 pedagang di lantai tiga, APKLI Kota Bekasi menduga terjadi potensi kebocoran pungutan mencapai Rp 50.000 per pedagang atau sekitar Rp 15 juta per hari. Lantaran tuntutan pindah ke lantai bawah tidak dikabulkan pemerintah, Naufal memastikan pihaknya akan mengawal kasus perusakan tersebut, sekaligus melaporkan dugaan pungutan liar di Pasar Baru ke instansi terkait dan aparat penegak hukum.

Merespons aspirasi dan kritik massa aksi, Sekda Kota Bekasi, Sholikhin, menyatakan bahwa Pemkot Bekasi tetap tidak dapat mengabulkan tuntutan relokasi pedagang dari rooftop ke area parkir lantai dasar demi menjaga ketertiban fungsi tata ruang.

"Untuk memindahkan pedagang dari rooftop ke lantai dasar atau area parkiran, kami tidak bisa fasilitasi. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya agar tidak zalim. Ruang parkir ya untuk parkir, sedangkan rooftop memang diperuntukkan pemerintah bagi pedagang," ujar Sholikhin.

Sebagai jalan tengah, Sholikhin menjanjikan tiga langkah pembenahan. Pertama, Pemkot Bekasi akan menertibkan seluruh pungutan liar di dalam pasar yang melibatkan pengelola pasar, serta membuka saluran pengaduan langsung dengan ancaman sanksi tegas bagi oknum yang terbukti bermain. Kedua, pemerintah akan meminta Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) mengkaji ulang besaran tarif sewa lapak agar disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan daya beli pedagang saat ini. Ketiga, pengelola diinstruksikan memperbaiki sarana penunjang rooftop seperti kanopi (awning), melarang parkir ganda (double parking), serta menggelar program bulanan 'Gebrak Pasar' yang mewajibkan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berbelanja ke lantai atas Pasar Baru.

"Terkait pungli, kami tidak menoleransi. Jika ada oknum yang ketahuan, apalagi ada bukti videonya, akan kami tindak tegas. Tarif sewa lapak juga segera dikaji ulang oleh KJPP agar sesuai dengan kemampuan pedagang," kata Sholikhin.

Dalam kesempatan terpisah, Sholikhin kembali menegaskan sikapnya. "Aspirasi yang disampaikan ada beberapa ya diantaranya itu ada pungli, terkait pungli kita sama-sama menertibkan itu jangan sampai merugikan para pedagang, dan saya minta besaran terkait retribusi sewa lapaknya itu nanti dikaji sama Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP). Terus selanjutnya untuk memindahkan pedagang dari rooftop ke lantai dasar atau parkiran saya rasa kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi supaya tidak zalim kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau parkir kan artinya itu tempatnya untuk parkir dong, kalau rooftop memang untuk pedagang ya kita pakai untuk pedagang itu. Jadi saya rasa untuk memindahkan ke tempat parkir tidak difasilitasi, tapi pemerintah punya kewajiban mempromosikan ke masyarakat pedagang yang berjualan di rooftop yang sudah dilakukan melalui gerebek pasar. PTMP (PT Mitra Patriot) juga harus memperbaiki fasilitas di rooftop itu. Saya minta seluruh OPD juga untuk mensosialisasikan bahwa ada pasar lho di rooftop yang kualitasnya bagus," ujarnya.

Usai penyampaian sikap pemerintah daerah tersebut, para pedagang Pasar Baru Kota Bekasi menyatakan akan mengawal ketat realisasi janji penertiban pungutan liar dan evaluasi tarif sewa, sembari menanti kelanjutan proses hukum atas dugaan perusakan lapak yang tengah ditangani kepolisian. (Gud)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel