 |
| Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto. |
Ketua Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menyatakan penggabungan kedua perangkat daerah itu baru dapat diterapkan pada 2028, mengikuti skema penganggaran APBD 2028.
Angle baru dalam rencana ini bukan soal kajian daerah yang belum rampung.
Menurut Bambang, usulan pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) telah sesuai aturan dan mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Namun, karena menyangkut urusan pusat, pemerintah daerah masih harus menunggu persetujuan resmi dari kementerian teknis terkait.
“Persetujuan kementerian itu diperlukan agar penyaluran dana transfer maupun program pusat di daerah tidak terdampak,” kata politisi Fraksi PKS tersebut, Kamis (12/11/2026).
Bambang menjelaskan, rancangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dinas baru telah mengakomodasi kebutuhan pelayanan publik.
Struktur yang disiapkan terdiri dari satu sekretariat dan lima bidang teknis, dengan fokus penanganan perlindungan perempuan dan anak tetap dipisahkan dari urusan keluarga berencana serta pengendalian penduduk.
Dengan target penerapan pada 2028, Pemkot Bekasi dan DPRD dinilai memiliki waktu cukup untuk mematangkan masa transisi.
Pansus 13 memberikan sejumlah catatan penting sebelum peleburan resmi berlaku. Pertama, memastikan tidak terjadi penumpukan beban kerja aparatur maupun tumpang tindih kewenangan antarbidang.
Kedua, menjamin layanan perlindungan perempuan dan anak serta KB di lapangan tetap berjalan optimal tanpa terganggu proses administrasi peralihan.
Selain itu, Pansus 13 juga mengawal agar penggabungan tersebut benar-benar menghasilkan basis data keluarga yang terintegrasi di Kota Bekasi. Penempatan sumber daya aparatur juga harus dilakukan secara objektif sesuai kompetensi masing-masing pegawai.
“Rentang waktu menuju APBD 2028 akan kami manfaatkan untuk mengawal kesiapan regulasi turunan, penataan aset, hingga simulasi penempatan SDM. Prinsipnya, transisi organisasi harus berjalan tertib dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik tanpa ada jeda,” pungkas Bambang. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel