‎Patok Hilang, Hasil Ukur BPN Tak Diberikan! Sengketa Tanah Ahli Waris vs Lippo di Meikarta Makin Panas - Prakata.com | Kata-kata Dalam Berita
tRbFFwIJXCPvDkjdZ6hw7BrVzKSmv3z6tIDMFXHn
Bookmark

‎Patok Hilang, Hasil Ukur BPN Tak Diberikan! Sengketa Tanah Ahli Waris vs Lippo di Meikarta Makin Panas

‎
Pemeriksaan sengketa lahan seluas 3,6 hektare antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo. Gambar: Ilustrasi 
Prakata.com – Sengketa lahan seluas 3,6 hektare antara ahli waris Uji Bin Otong dan pihak Lippo kembali mencuat. Dalam pemeriksaan setempat di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (19/11/2026), ahli waris menyoroti hilangnya patok batas dan tidak transparannya hasil pengukuran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemeriksaan digelar di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tak jauh dari kawasan Distrik 1 Meikarta.
‎
‎Kuasa hukum ahli waris, Bambang Pratama, menjelaskan bahwa pemeriksaan lapangan ini bertujuan mencocokkan kondisi fisik tanah dengan dokumen girik dan peta pertanahan yang menjadi dasar perkara. Objek yang diperiksa sekitar 2,8 hektare, terdiri dari dua bidang girik yang bersinggungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Lippo.
‎
‎Pemeriksaan dihadiri para pihak, termasuk ahli waris dan kuasa hukumnya, perwakilan Lippo, pemerintah desa, serta BPN. Dalam prosesnya, BPN melakukan pengukuran untuk mencocokkan posisi lahan dengan peta. Namun, hasil pengukuran tidak langsung diserahkan kepada ahli waris. Bambang pun mempertanyakan mekanisme tersebut karena ingin mengetahui titik koordinat secara langsung di lapangan.
‎
‎“Kami keberatan karena hasil ukurannya tidak langsung kami terima. Informasinya dari BPN akan diberikan saat persidangan. Padahal pemeriksaan setempat seharusnya bisa diketahui para pihak secara terbuka,” tegas Bambang.
‎
‎Selain soal pengukuran, cuaca hujan juga membuat pemeriksaan terhambat. Dari dua lokasi yang seharusnya ditinjau, baru satu lokasi yang diperiksa. Lokasi kedua akan dilanjutkan pada agenda sidang berikutnya.
‎
‎Ahli waris juga menyoroti hilangnya patok dan pagar yang sebelumnya pernah dipasang di lahan sengketa. Menurut Bambang, banyak patok yang sudah hilang atau dirubuhkan sehingga dikhawatirkan batas tanah bergeser.
‎
‎“Kami sempat membuat pagar dan patok. Sekarang banyak yang hilang. Kami khawatir batasnya sudah bergeser,” ujarnya.
‎
‎Untuk memastikan posisi lahan, ahli waris tidak hanya berpegang pada girik. Mereka juga mencocokkannya dengan peta hasil pengukuran bersama BPN pada 2017. Peta tersebut menjadi acuan dalam pemeriksaan setempat.
‎
‎Bambang menegaskan, keberadaan SHGB milik Lippo tidak otomatis mencakup seluruh bidang tanah yang disengketakan. Menurutnya, ada bagian tertentu yang bertindihan dengan girik ahli waris. “SHGB itu memang besar, tetapi tidak mencakup seluruh objek klaim kami. Ada bagian yang tumpang tindih,” jelasnya.
‎
‎Dalam pemeriksaan tersebut, pihak Lippo disebut tidak menyampaikan bantahan langsung terhadap posisi yang ditunjukkan ahli waris. “Tidak ada bantahan dari Lippo. Mungkin mereka juga melihat lokasi yang kami tunjuk sesuai kondisi lapangan. Soal kepemilikan tetap menjadi materi persidangan,” kata Bambang.
‎
‎Ahli waris pun mempertimbangkan memasang plang penanda bahwa tanah tersebut masih dalam sengketa di pengadilan. Mereka juga berencana memasang kembali patok agar batas lahan jelas.
‎
‎Namun, sorotan utama Bambang adalah mekanisme pencatatan hasil pengukuran. Ia menilai BPN seharusnya mencatat titik koordinat setiap patok menggunakan alat ukur, lalu hasilnya diketahui dan ditandatangani semua pihak yang hadir, termasuk majelis hakim, BPN, tergugat, dan penggugat.
‎
‎“Seharusnya di setiap titik patok, BPN memasang tanda, mengukur, lalu mengeluarkan titik koordinat. Titik itu dicatat dan diketahui bersama. Jangan sampai hasilnya baru diketahui belakangan tanpa bisa dicocokkan langsung,” paparnya.
‎
‎Bambang juga mempertanyakan belum diterimanya berita acara pemeriksaan atau dokumen hasil pengukuran di lokasi. Menurutnya, berita acara sangat penting karena pemeriksaan setempat bertujuan memastikan kondisi objek perkara secara faktual.
‎
‎“Kami khawatir kalau hasilnya tidak dikeluarkan atau tidak diketahui bersama di tempat, nanti bisa menimbulkan persoalan baru. Karena itu kami minta semuanya transparan,” tegasnya.
‎
‎Ia menegaskan, ahli waris tidak bermaksud menghambat proses pemeriksaan. Mereka hanya meminta seluruh tahapan dilakukan secara terbuka agar tidak muncul sengketa baru terkait hasil pengukuran.
‎
‎Sengketa tanah ini telah berlangsung bertahun-tahun. Ahli waris Uji Bin Otong mengklaim memiliki dasar kepemilikan atas tanah tersebut dan mempertanyakan dasar peralihan hak yang menjadi bagian dari sertifikat milik Lippo. Perkara perdata Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Cikarang kini memasuki tahap pembuktian. Majelis hakim sebelumnya menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat, sehingga perkara berlanjut ke pokok sengketa.
‎
‎Ahli waris juga mempertanyakan dokumen peralihan hak yang menjadi dasar penerbitan SHGB Lippo. Mereka menyatakan tidak pernah mengetahui adanya transaksi penjualan tanah oleh keluarga Uji Bin Otong. Klaim itu masih harus dibuktikan melalui dokumen dan keterangan para pihak di persidangan.
‎
‎Sementara itu, pihak Lippo dan BPN belum memberikan tanggapan substantif terkait tudingan ahli waris soal dasar peralihan hak dan dokumen penerbitan sertifikat. Agenda pemeriksaan lokasi berikutnya akan menjadi penentu untuk mencocokkan sisa objek sengketa sekaligus memperjelas batas fisik lahan yang selama ini menjadi sumber perselisihan. (Gud)

Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel