Prakata.com — Sudah bertahun-tahun aspirasi warga Desa Kadumalati diajukan lewat Musrenbang, tapi jalan rusak parah yang mereka keluhkan tak kunjung diperbaiki! Kondisi memprihatinkan ini memicu keresahan, kecelakaan, hingga banjir yang menghambat aktivitas warga sehari-hari. DPP Granad (Gerakan Rakyat Dan Aliansi Nasional Aktivis Demokrasi) pun angkat bicara dan mendesak DPUPR serta Bupati Pandeglang segera merealisasikan pembangunan jalan tersebut.
 |
| Granad dan pihak Desa Kadumalati tunjukkan surat kesepakatan tentang realisasi pembangunan jalan. |
Kepala Desa Kadumalati, Asdo, blak-blakan menyampaikan bahwa masyarakat sudah sangat resah terhadap kondisi jalan yang memprihatinkan dan tidak layak untuk aktivitas warga desa kadumalati.
"Bahwa pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangan, sehingga persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian." Kata Asdo di Desa Kadumalati , Kec. Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Pada hari Rabu (4/11/2026).
Berdasarkan surat kesepakatan yang ditandatangani Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang, Andrian, Camat Sindangresmi, Eka Rahmawijaya, Koordinator Jaringan DPP Granad, Fauzi, Serta Koordinator Lapangan DPP Granad, M. Ibnu Shaleh, pembangunan jalan Desa Kadumalati telah disepakati untuk direalisasikan pada Maret 2027. Granad menuntut kesepakatan itu jadi komitmen nyata, bukan sekadar janji administratif.
Koordinator Jaringan DPP Granad, Fauzi, yang merupakan putra daerah Desa Kadumalati, bersama Koordinator Lapangan DPP Granad, M. Ibnu Shaleh, menegaskan akan mengawal realisasi pembangunan serta meminta DPRD Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan menyatakan akan terus mengawal suara masyarakat desa kepada pemerintah kabupaten Pandeglang. Namun, Jika tidak di respon, maka kami akan melayangkan surat selanjutnya kepada instansi terkait di beberapa kementerian yang mempunyai hak dan wewenang penuh.
Tak main-main, DPP Granad mendesak evaluasi total terhadap Kepala Dinas PUPR karena dinilai gagal dalam memimpin DPUPR Pandeglang dan Evaluasi Bupati Pandeglang apabila pembangunan kembali tidak direalisasikan sesuai kesepakatan.
"Jika pada Maret 2027 pembangunan tidak terlaksana, Granad bersama masyarakat Desa Kadumalati dan organisasi Cipayung Plus menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di DPUPR, Kantor Bupati, dan DPRD Pandeglang, serta menempuh langkah pengaduan sesuai kewenangan lembaga terkait." Ujar Fauzi (Koordinator Jaringan DPP Granad)
Granad menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan janji berulang, melainkan kepastian pembangunan. Jalan yang layak adalah kebutuhan dasar, keselamatan, dan hak masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. (Gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel