 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi, Adhika Dirgantara. |
Anggota dewan dari Fraksi PKS ini menyampaikan beberapa poin penting yang perlu dilakukan guna menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pertama, Adhika menekankan prioritas kepada korban, termasuk pemulihan dan pendampingan trauma. "Pemkot harus hadir," ujarnya, saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).
Poin kedua, ia mendesak kasus diungkap dengan cepat dan transparan. "Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi. Keadilan harus ditegakkan," kata Adhika.
Selanjutnya yang ketiga, ia meminta terduga pelaku segera diungkap dan ditindak untuk memulihkan nama baik pendidikan ponpes.
"Nama baik pendidikan ponpes juga harus dipulihkan, saya yakin pihak berwajib bisa bekerja dengan profesional," ujarnya anggota dewan dari Dapil Bekasi Selatan dan Bekasi Timur tersebut.
Sebelumnya, pihak kepolisian menerima laporan dari salah satu keluarga korban pada Rabu (7/10/2026) lalu. Sejak 2023, korban diduga telah mengalami kekerasan seksual.
Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rosdiana Sirait, mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan pengusutan.
"Untuk sementara, kami telah mengidentifikasi lebih dari 10 orang yang diduga menjadi korban," ungkapnya.
Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi juga dilakukan dalam asesmen serta pendampingan korban.
Rosdiana menegaskan bahwa perlindungan dan pemulihan psikologis korban menjadi prioritas. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan identitas maupun informasi pribadi korban.
"Kami menangani perkara ini secara serius dan hati-hati, mengingat adanya korban yang masih berusia anak," katanya. (gud)
Ikuti Berita Terbaru di WhatsApp Channel