 |
| Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter. |
Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta,
Jupiter, menyampaikan apresiasinya atas upaya Dinas Perhubungan yang telah
mengimplementasikan sistem pembayaran parkir secara digital. Namun, menurutnya,
terobosan tersebut belum cukup optimal untuk menjamin seluruh penerimaan masuk
ke kas daerah.
"Kami menghargai apa yang sudah dilakukan Dishub,
tetapi digitalisasi pembayaran saja tidak cukup. Masih diperlukan pengawasan
yang lebih kuat," tegas Jupiter usai melakukan inspeksi ke Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Dishub DKI dan Pusdatin DPMPTSP DKI pada Selasa (21/7/2026).
DPRD pun mendorong terciptanya ekosistem perparkiran yang
terintegrasi penuh. Sistem tersebut harus menyatukan berbagai komponen penting,
mulai dari data perizinan, catatan operasional parkir, transaksi elektronik,
pemantauan CCTV, penerapan Electronic Automatic Identification (EAI),
hingga pengawasan berbasis AI dalam satu platform yang saling terhubung.
Jupiter menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari
masyarakat wajib dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Teknologi harus menjadi alat untuk memastikan tidak ada lagi kebocoran.
Selain itu, kita juga ingin menghadirkan layanan parkir yang modern, tertib,
dan bisa dipercaya oleh warga," ujarnya.
Legislator tersebut menilai bahwa sistem pembayaran digital
yang belum didukung oleh mekanisme pengawasan yang mumpuni masih menyisakan
risiko. Tanpa pengawasan yang akurat, tidak ada jaminan bahwa seluruh transaksi
terekam dengan baik. Padahal, hal ini tidak hanya berpengaruh pada peningkatan
PAD, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang
diberikan kepada masyarakat.
"Sebuah sistem yang baik harus memberikan kepastian,
transparansi, dan akuntabilitas," tambahnya.
Lebih lanjut, Jupiter menjelaskan bahwa integrasi antara
CCTV dan teknologi AI akan memungkinkan pemerintah menghitung secara otomatis
jumlah kendaraan yang keluar-masuk di setiap titik parkir. Data tersebut
selanjutnya bisa dicocokkan secara langsung (real time) dengan transaksi
yang tercatat di sistem pembayaran elektronik. Dengan demikian, setiap perbedaan
angka atau potensi penyelewengan dapat terdeteksi lebih awal.
"Dengan AI, pemerintah bisa memantau tingkat okupansi
atau ketersediaan tempat parkir secara otomatis. Pengawasan tidak akan lagi
bergantung penuh pada laporan petugas di lapangan, melainkan didukung oleh data
yang objektif dan bisa dipertanggungjawabkan," paparnya.
Jupiter juga menyoroti kelemahan pada sistem pembayaran
digital yang berjalan saat ini. Ia menemukan bahwa mekanisme tersebut masih
sangat bergantung pada inisiatif juru parkir untuk mengoperasikan aplikasi
melalui perangkat genggam masing-masing. Kondisi ini dinilai masih menyisakan
celah bagi terjadinya transaksi tunai yang tidak pernah masuk ke dalam sistem.
"Selama masih ada ruang untuk transaksi di luar sistem, potensi kebocoran pendapatan daerah tetap mengintai. Karena itu, kita harus segera membangun sistem yang bisa mengurangi ketergantungan pada faktor manusia dan memperkuat pengawasan berbasis teknologi," pungkas Jupiter. (rtm)