 |
| Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, saat memberikan sambutan dalam acara pelatihan kewirausahaan. |
Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, turut hadir
langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah
daerah terhadap pengembangan UMKM. Menurutnya, kepemilikan izin dari Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukan sekadar formalitas administratif,
melainkan kunci utama untuk membangun kepercayaan pelanggan dan membuka gerbang
akses pasar yang lebih luas di tengah persaingan usaha yang kian ketat.
"Legalitas produk adalah fondasi penting yang
memungkinkan UMKM melangkah lebih jauh. Kami di Pemerintah Kota Bekasi
berkomitmen untuk terus mendampingi para pelaku usaha agar produk mereka tidak
hanya berkualitas, tetapi juga memiliki daya saing tinggi," tegas Abdul
Harris Bobihoe dalam sambutannya.
Sejumlah tokoh penting turut memeriahkan acara pelatihan
ini, di antaranya Pembina I Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian
Ketenagakerjaan RI, Sumarni Yassirli; Pembina UMKM Perkit, Lin Afriansyah Noor;
Ketua DWP Kementerian Ketenagakerjaan RI, Siti Munfarida; Ketua Forum Wirausaha
Mandiri, Aisyah; Direktur PT Pesona Optima Jasa sekaligus Presiden IMA Chapter
Bekasi, Ferry Haryawan; Kepala BPKK, Dini Antari Widianingsih; serta Kepala
Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Dzikron. Acara ini juga diikuti oleh puluhan
pelaku UMKM dari berbagai penjuru Kota Bekasi.
Melalui pelatihan ini, para peserta dibekali pemahaman
mendalam mengenai alur perizinan BPOM, mulai dari persyaratan administrasi
hingga teknis, sehingga mereka mampu mengurus izin secara mandiri, efektif, dan
efisien. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan produk yang dihasilkan
memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan pemerintah.
Pemerintah Kota Bekasi memandang bahwa sinergi antara aparat
pemerintah, sektor swasta, dan komunitas usaha sangat diperlukan untuk
menciptakan ekosistem kewirausahaan yang sehat. Kegiatan pelatihan ini menjadi
salah satu bukti nyata kolaborasi lintas pihak dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan adanya pendampingan yang berkesinambungan melalui
program-program serupa, Pemerintah Kota Bekasi optimistis produk-produk UMKM
lokal tidak hanya mampu bersaing di pasar regional, tetapi juga memiliki
potensi besar untuk menembus pasar nasional hingga mancanegara. Kehadiran
berbagai pemangku kepentingan dalam acara ini sekaligus menegaskan bahwa
pengembangan UMKM adalah tanggung jawab bersama demi kemajuan ekonomi daerah.
Kolaborasi strategis yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan, organisasi kewirausahaan, dan komunitas UMKM diharapkan dapat menciptakan dampak berkelanjutan. Semakin banyak pelaku usaha di Kota Bekasi yang memiliki produk berizin resmi, maka semakin kokoh pula posisi kota ini sebagai pusat pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang kompetitif dan berkualitas. (gud)