 |
| Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fendaby Surya Putra, saat menggelar reses di Jakasampurna, Rabu (8/7/2026). |
Hal ini disampaikan Fendaby usai menggelar agenda reses di kawasan Jakasampurna, Bekasi Barat, pada Rabu (8/7/2026). Menurutnya, serapan anggaran masih terkendala proses administrasi di tingkat RW yang dinilai cukup rumit.
"Mungkin kalau misalnya kita melihat dari sisi RW, ada banyak proses administrasi yang agak menyulitkan sehingga serapannya juga agak kurang. Tapi kita berharap sih dana ini bisa terserap karena sudah dianggarkan," ujarnya.
Lebih lanjut, Fendaby mengusulkan agar ke depannya program ini tidak sekedar mengejar target penyerapan anggaran, melainkan memiliki tema prioritas yang jelas untuk peningkatan kualitas lingkungan. Ia mencontohkan fokus pada sektor infrastruktur, kebersihan, hingga keamanan.
"Saya pengen usul, kita punya tema apa sih yang mau kita tingkatkan di lingkungan. Apakah masalah infrastruktur, kebersihan, ataupun keamanan. Sehingga ketika kita melakukan tugas pengawasan, kita bisa lihat paket infrastruktur atau paket keamanan seperti CCTV, walkie-talkie, apa," jelasnya.
Anggota Komisi I DPRD tersebut secara khusus menyoroti kondisi keamanan Kota Bekasi yang dinilai masih rawan. Ia mendorong pemanfaatan dana RW untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, terutama di daerah-daerah rawan.
"Kita lihat keamanan kota Bekasi lagi kurang bagus. Banyak tauran, banyak begal. Ini harus jadi concern kita bersama. Peran masyarakat untuk membantu keamanan harus kita tingkatkan, ini bisa didorong lewat dana-dana RW. Terutama di daerah-daerah yang rawan," tegasnya.
Fendaby juga menyinggung program bank sampah yang sempat digaungkan. Menurutnya, yang terpenting adalah bagaimana program tersebut memberikan dampak kebersihan yang nyata bagi lingkungan, bukan sekadar formalitas administrasi.
"Yang penting lingkungannya itu bersih. Mungkin bukan mesti harus bank sampah. Yang kita inginkan dari program ini tuh impact-nya itu apa. Kita pengen lihat impact yang bisa dirasakan. Ini yang harus dijawab oleh pemerintah dan juga RW," pungkasnya.
Ia menambahkan, saat ini program tersebut tengah memasuki periode kedua, sehingga evaluasi dan penyempurnaan mekanisme tetap diperlukan agar pengawasan oleh DPRD dapat berjalan lebih efektif. (gud)