 |
| Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Danang Wicaksana. |
Prakata.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Danang Wicaksana, menegaskan bahwa sektor transportasi menjadi prioritas utama pengawasan Timwas Haji DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Pengawasan ini mencakup seluruh tahap perjalanan, mulai dari pemberangkatan jemaah menuju Arab Saudi, pergerakan antar kota, hingga mobilitas saat puncak haji di Armuzna.
Pernyataan tersebut disampaikan Danang usai keberangkatan
Timwas Haji Tahap 1 Gelombang 2 di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, pada Minggu
(17/05/2026). Ia menjelaskan, Timwas Haji DPR RI memberikan perhatian serius
terhadap setiap mata rantai layanan transportasi jemaah, tidak hanya pada
armada penerbangan ke Arab Saudi, tetapi juga pada moda transportasi darat yang
digunakan selama masa ibadah.
"Bagi kami yang bertugas di Komisi V DPR, fokus
utamanya memang pada transportasi. Baik itu armada pesawat yang terbang ke
Saudi, maupun transportasi internal antar kota di sana," ujar Danang.
Salah satu titik yang menjadi sorotan utama adalah
perpindahan jemaah dari Madinah menuju Makkah. Jalur ini dinilai rawan karena
tingginya volume pergerakan jemaah dalam skala besar. Perhatian khusus juga
muncul setelah adanya laporan kecelakaan bus yang pernah menimpa jemaah asal
Indonesia beberapa waktu lalu.
Karena itu, Timwas Haji DPR bertekad memastikan seluruh
armada yang dioperasikan telah memenuhi standar keselamatan dan mampu
memberikan pelayanan optimal kepada jemaah.
Selain transportasi antar kota, Timwas juga akan memeriksa
operasional bus shalawat di Kota Makkah. Moda transportasi ini menjadi tulang
punggung konektivitas jemaah dari hotel tempat menginap menuju Masjidil Haram
dan sebaliknya.
Danang menambahkan, pengawasan paling ketat akan dilakukan
saat puncak haji di Armuzna, khususnya pada proses perpindahan jemaah dari
Arafah menuju Muzdalifah lalu ke Mina. Fase ini dinilai sebagai momen paling
kritis karena jutaan jemaah harus bergerak nyaris bersamaan dalam waktu yang
terbatas.
Menurutnya, pemerintah sesungguhnya telah menyiapkan jadwal
pergerakan kloter secara ketat guna mengurai kepadatan. Namun, Timwas Haji DPR
tetap akan memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai rencana.
"Karena kepadatannya luar biasa, setiap kloter harus
bergeser tepat pada waktunya. Inilah yang akan kami pastikan," tegasnya.
Kepadatan di Muzdalifah juga menjadi perhatian serius.
Timwas Haji DPR akan meninjau kemungkinan penerapan skema murur atau
pengaturan lintasan tertentu untuk mengurangi penumpukan jemaah.
Tidak hanya fokus pada jemaah umum, Timwas Haji DPR juga
menyoroti layanan bagi jemaah sakit dan lanjut usia. Danang menilai kelompok
rentan ini membutuhkan penanganan khusus, terutama terkait transportasi dan
mobilitas selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
Ia menyebut, jemaah yang sedang sakit maupun lansia pengguna
kursi roda memerlukan kendaraan dan pendampingan khusus agar tetap bisa
mengikuti seluruh rukun haji, termasuk wukuf di Arafah.
"Setiap jemaah haji Indonesia yang berada di sana harus
bisa melaksanakan wukuf di Arafah serta rukun-rukun haji lainnya," ujar
anggota Komisi V DPR RI tersebut.
Timwas Haji DPR berencana meminta penjelasan rinci dari
pemerintah dan otoritas terkait di Arab Saudi mengenai skema kontingensi bagi
jemaah sakit dan lansia. Pengawasan ini dilakukan agar negara benar-benar hadir
memenuhi hak seluruh jemaah tanpa kecuali.
Danang menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak
hanya diukur dari kelancaran ibadah, tetapi juga kemampuan pemerintah dalam
menjamin keselamatan, kenyamanan, serta akses layanan bagi seluruh jemaah,
sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air.
"Yang jelas, kami ingin pemerintah melaksanakan kewajibannya kepada jemaah haji kita agar mereka bisa menunaikan semua rukunnya," pungkas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut. (man/rdn/rtm)