 |
| Presiden Prabowo Subianto meninjau TPST BLE di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). |
Prakata.com – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4/2026). Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendorong sistem pengelolaan sampah terpadu yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.
Saat meninjau lokasi, Presiden menyaksikan langsung rangkaian proses pengolahan sampah mulai dari sumbernya hingga tahap akhir, termasuk pemanfaatan teknologi untuk menekan volume sampah sekaligus menghasilkan berbagai produk turunan yang bermanfaat. TPST BLE Banyumas dinilai sebagai salah satu model sukses transformasi pengelolaan sampah modern berbasis prinsip ekonomi sirkular.
“Menurut saya ini sangat efektif. Bisa menjadi percontohan bagi banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan ada juga dari negara lain yang datang ke sini,” ungkap Prabowo kepada wartawan usai peninjauan.
Presiden juga menambahkan bahwa TPST BLE merupakan terobosan dan inisiatif positif dalam pengelolaan sampah. Meskipun teknologinya tidak tergolong canggih, Kepala Negara menilai sistem yang digunakan efektif dan sebagian besar komponennya merupakan produk lokal.
“Sebagian besar menggunakan produk lokal dan dalam satu kesatuan sistem, dari tingkat rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya rasa sangat efektif,” tuturnya.
Fasilitas unggulan yang tersedia di TPST BLE antara lain pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor yang mendukung proses pemilahan dan pengolahan secara efisien. Keberadaan TPST ini juga membuka lapangan kerja bagi warga sekitar.
Selain itu, TPST BLE juga dirancang untuk menghasilkan beragam produk turunan dari olahan sampah, seperti genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot (pupuk organik), serta bahan bakar alternatif refuse-derived fuel (RDF).
Langkah ini sejalan dengan visi besar pemerintah untuk memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sekaligus mengubah paradigma bahwa sampah bukan lagi masalah, melainkan peluang. (rtm)