 |
| Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe berfoto bersama para siswa usai apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin (27/4/2026). |
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memberikan kepercayaan kepada Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, untuk bertindak sebagai inspektur upacara. Acara ini turut dihadiri oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi.
Membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi Pemerintah Pusat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, dan seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Ia juga menekankan bahwa semangat kolaborasi dan partisipasi aktif menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Indonesia sebagai negara besar dengan keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerah yang melimpah disebutnya tidak akan optimal tanpa sinergi dan kolaborasi solid antar tingkatan pemerintahan. Karena itu, hubungan harmonis antara pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi.
Peringatan Hari Otonomi Daerah tahun ini mengusung tema "Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita". Tema tersebut mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal guna mendukung visi pembangunan nasional melalui sinergi kuat antara pusat dan daerah.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan pentingnya kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas. "Oleh karena itu, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan nasional," ujar Wawali membacakan sambutan.
Sejumlah hal strategis turut menjadi perhatian, di antaranya program kerja prioritas nasional yang terbagi dalam delapan klaster, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Reformasi birokrasi berbasis hasil yang diperkuat digitalisasi dan inovasi daerah terus didorong guna menciptakan tata kelola pemerintahan modern dan responsif. Hingga saat ini, tercatat 305 Mal Pelayanan Publik telah beroperasi di berbagai daerah. Dalam aspek fiskal, masih terdapat ratusan daerah dengan kapasitas fiskal lemah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi. Kolaborasi antardaerah juga perlu ditingkatkan, termasuk dalam penanganan sampah yang masih menyisakan jutaan ton belum terkelola optimal.
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan layanan dasar dan pengentasan ketimpangan, yang tercermin dari angka Gini Ratio nasional. Sementara itu, stabilitas dan ketahanan daerah tetap dijaga melalui pengendalian inflasi serta pertumbuhan ekonomi positif.
Sebelum mengakhiri pembacaan sambutan Mendagri, Abdul Harris Bobihoe menambahkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah efektif, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas, antara lain melalui penguatan sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas keuangan daerah, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.
"Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas daerah menjadi prioritas," terangnya.
Ia pun menyampaikan ucapan selamat Hari Otonomi Daerah ke-XXX Tahun 2026 serta harapan agar semangat otonomi daerah terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berdaya saing. (gud)